Home » Gaya Hidup » Ini Penyebab Penerapan Qanun KTR Belum Maksimal di Banda Aceh

Ini Penyebab Penerapan Qanun KTR Belum Maksimal di Banda Aceh

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; module: photo; 
hw-remosaic: false; 
touch: (-1.0, -1.0); 
modeInfo: ; 
sceneMode: 8; 
cct_value: 0; 
AI_Scene: (18, 0); 
aec_lux: 97.0; 
aec_lux_index: 0; 
hist255: 0.0; 
hist252~255: 0.0; 
hist0~15: 0.0; 
albedo:  ; 
confidence:  ; 
motionLevel: 0; 
weatherinfo: null; 
temperature: 38;

BANDA ACEH_ Belum maksimalnya penerapan qanun KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Banda Aceh terlihat dari rendahnya persentase tingkat kepatuhan KTR. Direktur Eksekutif Aceh Institute, Muazzinah, menyebutkan belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggar menjadi salah satu penyebabnya. 

“Tingkat kepatuhan rendah, karena tidak adanya sanksi berbeda dengan negara-negara lain. Namun kita juga tidak bisa menjalankan sanksi sebelum warga diberi pemahaman lebih dahulu,” Ujar Muazzinah saat Media Breafing Survey Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok Kota Banda Aceh, Sabtu, 27 April di Banda Aceh.

Muazzinah menyebutkan pemahaman warga yang masih kurang terhadap KTR ditandai masih banyaknya orang-orang yang merokok meski ditempat tersebut terpasang striker KTR. 

“Tingkat pemahaman perokok misalnya, ketika melihat striker dilarang merokok, seolah dilarang merokok,” Katanya. 

Lebih lanjut kata Muazzinah, selain faktor belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggar, tingkat pemahaman warga terkait KTR, ada perusahaan rokok di Aceh juga menjadi salah satu kendala.

“Adanya perusahaan rokok di Aceh, iklan- iklan rokok yang sangat banyak. Ini juga mempengaruhi tingkat kepatuhan rokok di Banda Aceh, ” kata Muazzinah. 

Sementara itu, Heru Syah Putra, selaku Projeck Administrator The Aceh Institute mengatakan berdasarkan hasil penelitian terbaru tingkat kepatuhan masyarakat kota Banda Aceh, untuk tidak merokok di ruang publik yang sudah ditetapkan sebagai KTR meningkat sebesar 100 persen, dari 21,1 persen pada tahun 2019 naik menjadi 45,3 persen pada tahun 2023.

“Kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk tidak merokok pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh telah meningkat, namun persentasenya masih rendah, ” Katanya. 

Salah satu advokasi yang dilakukan oleh The Aceh Institute yaitu pemasangan striker KTR, mengedukasi masyarakat non perokok maupun perokok, untuk tetap menghargai KTR dan terus akan mendorong kota dan kabupaten yang belum memiliki Qanun KTR, untuk segera mengesahkan. 

“Dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh, hanya Kabupaten Pijay, yang belum memiliki qanun KTR, untuk Kota Banda Aceh, sebagai Ibukota Provinsi Aceh untuk menjadi row model, bagi pelaksana qanun KTR di Aceh,”ujarnya.(ER) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…