Home » Aceh » Soal Somasi CV Lae Singkohor, Begini Tanggapan PUPR Subulussalam

Soal Somasi CV Lae Singkohor, Begini Tanggapan PUPR Subulussalam

IMG_20240426_155459

SUBULUSSALAM_ Menyoal hutang Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam kepada CV Lae Singkohor, ternyata berjumlah miliaran rupiah.

Hutang Pemko Subulussalam tersebut, berada di anggarkan Dinas PUPR dan Distanbunkan setempat, jumlahnya berbeda hingga mencapai miliaran rupiah.

Pasalnya, CV Lae Singkohor ini merupakan salah satu penyedia jasa konstruksi di kota itu. Terhitung, dari tahun 2023 kegiatan yang dikerjakan oleh CV Lae Singkohor belum juga terbayarkan hingga saat ini.

Hal tersebut, berujung kontroversi. Pihak CV Lae Singkohor sempat melayangkan surat somasi kepada Pemko Subulussalam, cq PUPR setempat dan Distanbunkan. Persoalan tersebut pun, berbuntut ke Pengadilan Negeri (PN) Singkil.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas PUPR Kota Subulussalam Ir Alhadin, ia menyampaikan ada sekira Rp. 1,2 Miliar kegiatan yang dikerjakan CV Lae Singkohor belum terbayar dari tahun 2023.

“Kegiatan itu ada sekira Rp. 1,2 Miliar anggaran Tahun 2023, yang belum dibayar hingga saat ini,” sampai ir Alhadin, Jumat, (25/04/24).

Ditambahkannya, kegiatan pekerjaan yang di kerjakan oleh CV Lae Singkohor itu selesai pada Oktober 2023 lalu.

Kemudian, di tahun 2024 seluruh hutang Pemko Subulussalam direview oleh Inspektorat setempat.

Terkendala dengan lambatnya pengesahan APBK 2024 yang sempat menjadi kontroversi antara Tim Banggar DPRK Subulussalam dan Tim TAPK Pemko setempat.

Alhasil, setelah pengesahan APBK Subulussalam Tahun 2024, review utang pun telah dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2024.

“Karena sudah di review oleh Inspektorat, pihak Lae Singkohor sudah bisa mengajukan penarikan pembayaran tahun 2023 kemarin,” imbuh Kadis PUPR Kota Subulussalam.

Lebih lanjut, terkait keterlibatan PUPR, Kadis mengatakan pihaknya hanya sebatas menyelesaikan Surat Perintah Membayar (SPM). Dipastikannya, tidak ada kendala dalam proses SPM tersebut.

“Tanggungjawab kita di PUPR sebatas menyelesaikan SPM saja, urusan pembayaran otu bukan ranah kita lagi. Semuanya ada mekanisme nya,” pungkas Ir Alhadin.

Sedangkan di Distanbunkan, untuk sementara belum dapat diketahui berapa jumlah keseluruhannya. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…