Home » Internasional » Presiden Palestina Kritik Veto Amerika Serikat

Presiden Palestina Kritik Veto Amerika Serikat

20b8389e-1368-4621-b25d-bbf5fb0f6ba7_169

JAKARTA_ Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengkritik keras keputusan Amerika Serikat memveto resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Abbas langkah AS itu merupakan sebuah “agresi terbuka” terhadap rakyat Palestina dan apa yang diinginkan oleh komunitas internasional.

“Amerika Serikat telah melanggar semua hukum internasional dan telah melanggar semua janji yang mereka bicarakan mengenai solusi dua negara dan mencapai perdamaian di wilayah tersebut,” kata Abbas kepada kantor berita resmi Palestina Wafa, mengutip CNN, Sabtu (20/4).

“Pemerintahan Amerika saat ini tidak hanya mengingkari janji-janji dan komitmennya, tetapi juga membiarkan Israel melemahkan Otoritas Nasional Palestina,” lanjutnya.

Abbas mengatakan posisi pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menciptakan “kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya” di antara rakyat Palestina dan di kawasan itu.

Menurut dia langkah AS itu juga “dapat mendorong kawasan itu menuju ketidakstabilan yang lebih besar dan meningkatkan kekacauan dan terorisme.”

Dewan Keamanan (DK) PBB yang terdiri dari 15 anggota sebelumnya mengadakan pertemuan di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi terkait keanggotaan penuh Palestina di lembaga tersebut.

Draf resolusi ini digagas Aljazair dan berisikan rekomendasi DK PBB kepada Majelis Umum untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh.

Draf resolusi DK PBB soal keanggotaan Palestina ini menerima 12 dukungan dari total 15 negara anggota DK PBB. Dua anggotanya yakni Inggris dan Swiss abstain, dan satu anggota lainnya, yakni Amerika Serikat menolak.

Sebuah resolusi DK PBB memerlukan setidaknya sembilan suara yang mendukung tanpa veto dari lima anggota tetapnya agar dapat diadosi atau disahkan.

Kelima negara anggota tetap DK PBB itu yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.

Langkah AS memveto resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB ini pun menuai kritik dari kalangan Internasional, termasuk Indonesia.

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan kekecewaannya atas kegagalan PBB mengakui keanggotaan Palestina. Ini sudah kesekian kalinya DK PBB gagal mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB.

“Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB,” bunyi pernyataan Kemlu RI dalam unggahan di X, Jumat (19/4).

Kemlu RI menyatakan perkembangan menuju keanggotaan penuh Palestina telah tersendat sejak negara itu memperoleh status negara pengamat PBB pada 2012. Padahal, Palestina telah mendapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB.(CNN) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…