Home » Aceh » Pj Gubernur Aceh Lantik Kepala BPKA

Pj Gubernur Aceh Lantik Kepala BPKA

whatsapp_image_2024-04-16_at_18_53_421

BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah melantik Reza Saputra sebagai Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aceh (BPKA). Hal ini sebagai bagian dari upaya menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut Bustami, kesuksesan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut pada September mendatang serta pelaksanaan PSN seperti pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) membutuhkan upaya bersama.

“Nah, keduanya merupakan agenda penting yang akan memberikan dampak besar bagi kemajuan Aceh secara keseluruhan,” ujarnya usai pelantikan di Anjong Mon Mata, komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (16/4/2024) sore.

Oleh karena itu, Bustami mengingatkan seluruh jajaran BPKA untuk memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga pelaksanaan PON dan PSN tol Sibanceh dapat terselesaikan dengan baik.

“PON XXI Aceh-Sumut adalah kesempatan emas bagi Aceh untuk menunjukkan potensi dan kemampuan dalam penyelenggaraan acara olahraga skala nasional, selain menjadi ajang prestisius,” tuturnya.

PON ini, kata Bustami, juga menjadi momentum mendukung pembangunan manusia yang lebih baik melalui olahraga.

Pj Gubernur juga mengingatkan jajaran BPKA untuk dapat memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan, sehingga dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut.

Sementara itu, pembangunan Tol Sibanceh yang merupakan PSN diyakini akan memberi dampak signifikan dalam mempercepat konektivitas antara Sigli dan Banda Aceh serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Jajaran BPKA diminta mendukung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga proyek ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai standar dan target yang ditetapkan.

“Sejalan dengan hal tersebut, maka Kepala BPKA yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinir upaya-upaya tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut, Bustami juga mengingatkan pentingnya menjaga kestabilan dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan transparan bagi kepentingan masyarakat di Bumi Serambi Makkah.

Oleh karena itu, meski dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah Aceh selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ruang-ruang perbaikan tetap ada.

“Untuk itu, BPKA perlu untuk kembali mencermati dan menindaklanjuti terhadap rekomendasi dan temuan dari BPK, sehingga tata kelola keuangan daerah bisa berjalan dengan semakin baik lagi. Jangan lengah dan teruslah berbenah,” tandasnya.

Pelantikan Kepala BPKA turut dihadiri oleh Ketua DPRA Zulfadhli, Pj Ketua TP PKK Aceh Mellani Subarni, Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, para Kepala SKPA serta sejumlah pejabat lainnya. 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…