Home » Pemerintah » Kontroversi Dana Pilkada Belum Ditransfer Pemko Subulussalam

Kontroversi Dana Pilkada Belum Ditransfer Pemko Subulussalam

images (2)

SUBULUSSALAM_ Belum ditransfernya dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, kian tuai kontroversi.

Terkait itu, menuai tanggapan dari Bahagia Maha, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Selasa, (16/04/24).

Ditegaskan Bahagia Maha, dana yang diajukan oleh KIP sebesar Rp. 20,7 Miliar, itu perlu dirasionalkan kembali, karena saat pembahasan APBK TA 2024 beberapa bulan yang lalu pihak KIP menyampaikan ke TAPK, Kesbangpol hingga, TAPK menyampaikan ke tim Banggar DPR Kota Subulussalam.

“Itu hanya sebatas jumlah totalnya saja, tidak memberikan rincian secara rinci apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dalam menjalankan tahapan pilkada serentak untuk Kota Subulussalam pada November 2024 mendatang,” pungkas Bahagia Maha.

Dalam pembahasan tersebut, jelas Bahagia Maha. Ia pernah menyampaikan didalam forum, mengenai anggaran dana KIP yang diajukan, harus didudukan kembali bersama orang KIP sebelum rapat paripurna pengesahan APBK TA 2024 digelar.

Kendalanya, lanjut Bahagia Maha, dikarenakan adanya surat dari Mendagri dan ditindaklanjuti surat oleh pemerintah Aceh terkait deadline pengesahan APBK Subulussalam TA 2024.

Sehingga, masih kata Bahagia Maha, untuk pembahasan merasionalkan kebutuhan KIP tidak terlaksana, oleh karena itu kami menyarankan kepada walikota melalui TIM TAPK untuk berkoodinasi ke DPR agar meagendakan rapat untuk merasionalkan anggaran KIP tersebut.a

Hal itu, mengingat APBK Subulussalam sedang defisit yang begitu besar agar APBK Subulussalam tidak terlalu menanggung beban yang begitu berat.

“Kami menyarankan, anggaran dana untuk KIP harus dirasionalkan kembali, agar anggaran untuk KIP bisa lebih objektif dan efisien. Semestinya KIP bukan hanya koordinasi ke Walikota, melainkan juga ke DPR yang juga wajib ada koordinasi karena pengesahan anggaran itu bukan di Walikota akan tetapi di DPR juga,” pungkas Bahagia Maha.

“Ini sangat aneh jika KIP Kota Subulussalam tidak berkoordinasi ke DPR, terkait pengajuan anggaranya. Tentunya, setelah itu anggota Banggar DPR Kota Subulussalam juga menyarakan kepada walikota agar segera mentransferkan dana pilkada serentak itu, ke KIP Kota Subulussalam,” tandas Bahagia Maha. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…