Home » Aceh » Pemko Subulussalam Belum Mentransfer Anggaran Pilkada, Safran: Kita Prihatin

Pemko Subulussalam Belum Mentransfer Anggaran Pilkada, Safran: Kita Prihatin

InShot_20240415_194821873

SUBULUSSALAM_ Kabar mengejutkan datangnya dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, terkait Pemerintahan Kota (Pemko) Subulussalam belum mentrasfer anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Akibatnya Pemko Subulussalam terancam tidak mengikuti Pilkada serentak tahun 2024. Hal tersebut, menuai tanggapan dari eks Ketua Panwaslu Kota Subulussalam, Safran Kombih SH MH.

“Kita sangat prihatin mendapat kabar buruk ini,” ujar Safran Kombih, Senin, 15 April 2024.

Eks Ketua Panwaslu Kota Subulussalam Periode 2008-2010 ini juga sangat merasa miris melihat kondisi Kota Subulussalam yang saat ini belum juga mentransfer dana Pilkada serentak tahun 2024, sehingga akan terancam tidak mengikuti Pilkada nantinya.

Menurutnya, Pemko Subulussalam jauh hari harusnya memprioritaskan dan mentransfer anggaran untuk Pilkada tahun 2024 itu.

“Terkesan, saat ini Pemerintah Kota Subulussalam hanya menikmati hasil atas lahirnya Pemko Subulussalam. Terlihat anggaran Pilkada tersebut, belum juga ditransfer hingga saat ini,” sampai Safran.

Lebih lanjut, disampaikan eks Ketua Panwaslu Kota Subulussalam Safran Kombih SH MH yang akrab disapa warga setempat ini dengan julukan Mak Jahek (MJ), jika Pemko Subulussalam tidak mampu membayar anggaran Pilkada serentak, maka ia bersedia menjadi ketua panitia mengutip dana kepada masyarakat untuk keperluan Pilkada serentak.

“Demi anggaran Pilkada, saya bersedia menjadi ketua panitia untuk mengutip dana kepada masyarakat, sebagaimana memperjuangkan lahirnya Kota Subulussalam ini dahulu kala,” cetus Safran.

Diketahuinya, anggaran untuk Pilkada serentak tersebut, telah di sahkan secara bersama antara TAPK dan Tim Banggar DPR Kota Subulussalam.

“Kita ketahui bersama untuk anggaran Pilkada serentak Tahun 2024 telah di sahkan secara bersama sebesar Rp. 20 Miliar Lebih. Harusnya Pemko sudah mentrasfer dana tersebut ke KIP Kota Subulussalam. Malah, kita mendapat kabar sebaliknya dan kita tidak tahu dana tersebut dialihkan kemana oleh walikota,” pungkasnya.

Semestinya, masih dengan Safran, Walikota Subulussalam harus merujuk kepada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada serentak.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, H Sairun menyampaikan alasan via keterangan pers nya. Kendala saat ini merupakan defisit anggaran di Kota Subulussalam.

Ia pun mengakui, bahwa Pemerintah Kota Subulussalam telah menerima kunjungan dari KIP Kota Subulussalam, terkait NPHD yang sudah ditanda tangani antara Pemko dengan KIP.

“Harusnya Walikota Subulussalam yang memberikan tanggapan kepada publik karena dia merupakan penguasa APBK Subulussalam,” beber Safran.

Terpisah, Ketua KIP Aceh Saiful Bismi mengatakan, kegiatan tahapan Pilkada di daerah-daerah lain telah di mulai di bulan April. Sementara itu, Kota Subulussalam belum juga mentransfer anggaran Pilkada 2024.

Lebih lanjut, masih keterangan Saiful, Pemerintah setempat tidak memiliki anggaran, itu alasan yang tidak logis, dikarenakan mereka sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…