ACEH TENGGARA_ Penanganan kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, dinilai lamban sekali.
Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyoroti Inspektorat Aceh Tenggara dan menilai bekerja tak serius, apalagi kasus itu mangkrak selama tiga tahun lebih.
“37 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) di Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara belum diselesaikan bertahun-tahun. Ini dinilai mereka bekerja tak serius dan tak profesional,” ujar Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani SHI, SenIn (25/3/2024).
Dikatakan Askhalani, dari 45 Pengulu Kute yang terlibat korupsi ADD, 37 juga ini yang belum diselesaikan.
Seharusnya, berdasarkan LHP-K ini tim tidak lanjut Inspektorat Aceh Tenggara turun ke desa yang bersangkutan untuk menagih temuan agar dilakukan pengembalian.
Namun, ini tak maksimal mereka kerjakan sehingga bertahun-tahun kasus ADD ini tak tuntas sehingga tak ada efek jera terhadap Pengulu Kute yang melakukan tindak pidana korupsi. Seharusnya, temuan itu ditindaklanjuti 60 hari.
Menurutnya, kasus tersebut sudah sepantasnya dilimpahkan ke Jaksa atau Polres Aceh Tenggara agar ada kepastian hukum terhadap pelaku korupsi uang rakyat.
Dikatakan Askhalani, ada 8 tindak lanjut atas 45 LHP-K yang kabarnya telah diselesaikan.
“Ini menjadi pertanyaan kita apakah penyelesaian hanya melengkapi dokumen administrasi saja tak melakukan audit investigatif terhadap dokumen yang dilengkapi atau adanya pengembalian ke kas desa. Ini yang menjadi pertanyaan GeRAK Aceh kepada pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Ini penting dijelaskan terinci agar publik mengetahui apa yang sudah dilakukan tim Inspektorat. Kita tak mau anggaran perjalanan dinas atau SPT banyak tersedot ketika tim turun ke lapangan. Tetapi, hasil audit terhadap kerugian negara tak kembali. Ini sama saja kerja sia-sia,” sebutnya.
“Saya minta Polda Aceh segera lakukan penyelidikan untuk mengusut anggaran rutin kegiatan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara selama tiga tahun yakni 2020 hingga 2023. Ini harus terbuka berapa besar anggaran turun tim Inspektorat dihabiskan setiap tahunnya untuk menindaklanjuti laporan ADD tersebut,” kata Koordinator GeRAK Aceh.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, Abdul Kariman beberapa waktu lalu, mengatakan, 8 Pengulu Kute yang sudah diselesaikan LHP-K, yakni 2 Desa terdiri 3 LHP-K ditangani oleh pihak Kejaksaan, dan divonis Hukuman Penjara.
1 Desa terdiri atas 3 LHP-K sedang ditangani oleh pihak Tipikor Polres Aceh Tenggara. Sedangkan 2 LHP-K sudah selesai ditindaklanjuti.
Namun, Abdul Kariman yang ditanyai berapa besar pengembalian uang rakyat tak menjelaskan ke publik, sehingga timbul berbagai asumsi di tengah masyarakat soal pengembalian dimaksud. (Sultan Habibi)








