Home » Hukum/Kriminal » GeRAK Soroti Kinerja Inspektorat Aceh Tenggara, Kasus Korupsi ADD Mangkrak Tiga Tahun

GeRAK Soroti Kinerja Inspektorat Aceh Tenggara, Kasus Korupsi ADD Mangkrak Tiga Tahun

14_53_59_Askhalani-Koord-GeRAK

ACEH TENGGARA_ Penanganan kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, dinilai lamban sekali.

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyoroti Inspektorat Aceh Tenggara dan menilai bekerja tak serius, apalagi kasus itu mangkrak selama tiga tahun lebih.

“37 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) di Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara belum diselesaikan bertahun-tahun. Ini dinilai mereka bekerja tak serius dan tak profesional,” ujar Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani SHI, SenIn (25/3/2024).

Dikatakan Askhalani, dari 45 Pengulu Kute yang terlibat korupsi ADD, 37 juga ini yang belum diselesaikan.

Seharusnya, berdasarkan LHP-K ini tim tidak lanjut Inspektorat Aceh Tenggara turun ke desa yang bersangkutan untuk menagih temuan agar dilakukan pengembalian.

Namun, ini tak maksimal mereka kerjakan sehingga bertahun-tahun kasus ADD ini tak tuntas sehingga tak ada efek jera terhadap Pengulu Kute yang melakukan tindak pidana korupsi. Seharusnya, temuan itu ditindaklanjuti 60 hari.

Menurutnya, kasus tersebut sudah sepantasnya dilimpahkan ke Jaksa atau Polres Aceh Tenggara agar ada kepastian hukum terhadap pelaku korupsi uang rakyat.

Dikatakan Askhalani, ada 8 tindak lanjut atas 45 LHP-K yang kabarnya telah diselesaikan.

“Ini menjadi pertanyaan kita apakah penyelesaian hanya melengkapi dokumen administrasi saja tak melakukan audit investigatif terhadap dokumen yang dilengkapi atau adanya pengembalian ke kas desa. Ini yang menjadi pertanyaan GeRAK Aceh kepada pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Ini penting dijelaskan terinci agar publik mengetahui apa yang sudah dilakukan tim Inspektorat. Kita tak mau anggaran perjalanan dinas atau SPT banyak tersedot ketika tim turun ke lapangan. Tetapi, hasil audit terhadap kerugian negara tak kembali. Ini sama saja kerja sia-sia,” sebutnya.

“Saya minta Polda Aceh segera lakukan penyelidikan untuk mengusut anggaran rutin kegiatan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara selama tiga tahun yakni 2020 hingga 2023. Ini harus terbuka berapa besar anggaran turun tim Inspektorat dihabiskan setiap tahunnya untuk menindaklanjuti laporan ADD tersebut,” kata Koordinator GeRAK Aceh.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, Abdul Kariman beberapa waktu lalu, mengatakan, 8 Pengulu Kute yang sudah diselesaikan LHP-K, yakni 2 Desa terdiri 3 LHP-K ditangani oleh pihak Kejaksaan, dan divonis Hukuman Penjara.

1 Desa terdiri atas 3 LHP-K sedang ditangani oleh pihak Tipikor Polres Aceh Tenggara. Sedangkan 2 LHP-K sudah selesai ditindaklanjuti.

Namun, Abdul Kariman yang ditanyai berapa besar pengembalian uang rakyat tak menjelaskan ke publik, sehingga timbul berbagai asumsi di tengah masyarakat soal pengembalian dimaksud. (Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…