Home » Aceh » Pemerintah Aceh Alokasikan 4,31 Persen APBA 2024 untuk PON

Pemerintah Aceh Alokasikan 4,31 Persen APBA 2024 untuk PON

whatsapp_image_2024-02-25_at_18_48_412

BANDA ACEH_ Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli menyatakan, Pemerintah Aceh mengalokasikan dana sekitar 4,31 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 untuk pelaksanaan PON Aceh-Sumut.

“Berdasarkan hasil koreksi Mendagri terdapat beberapa kegiatan yang masih diusulkan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan pelaksanaan PON Aceh-Sumut,” kata Zulfadli, Sabtu (24/2/2024).

Dia menyebutkan, alokasi anggaran untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp505 miliar lebih atau 4,31 persen dari total belanja daerah tahun ini.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh telah menyepakati APBA 2024 sebesar Rp11,7 triliun. Namun anggaran tersebut belum dapat disahkan karena masih dalam tahapan evaluasi dan koreksi oleh Kemendagri.

Zulfadli menyebutkan, alokasi untuk PON yang direncanakan dalam APBA 2024 tersebut di antaranya untuk pembangunan venue petanque sport center di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh pada Dinas PUPR Aceh Rp8 miliar.

Kemudian, pembangunan venue kempo di Gedung Taekwondo PCC Kabupaten Pidie pada SKPA Dinas PUPR Aceh Rp15 miliar.

Lalu, penyusunan AMDAL venue PON XXI/2024 di kawasan Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada SKPA Dinas PUPR Rp1,7 miliar serta untuk kegiatan lainnya.

“Dapat dijelaskan bahwa usulan pengalokasian dana untuk PON itu sama sekali tidak dilakukan pembahasan secara langsung dan detail dengan DPRA, tapi ditetapkan langsung sepihak oleh Pemerintah Aceh,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa usulan perbaikan hasil koreksi Mendagri yang seharusnya dilakukan pembahasan secara bersama dengan DPRA untuk mencari alternatif terbaik untuk keberlangsungan pembangunan Aceh.

“Maka berdasarkan perihal tersebut, jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas kebijakan penetapan anggaran APBA 2024, maka ini menjadi catatan yang harus dipertanggungjawabkan Pemerintah Aceh,” ujarnya.

Terkait PON, lanjut dia, Banggar DPRA telah memberikan rekomendasi agar Pj Gubernur Aceh mencari sumber dana lain untuk pelaksanaan ajang olahraga terbesar di Indonesia itu agar tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) Aceh.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…