Home » Aceh » Alfian MaTA Sampaikan Catatan Kritis pada Pemkot Lhokseumawe, Ini Isinya

Alfian MaTA Sampaikan Catatan Kritis pada Pemkot Lhokseumawe, Ini Isinya

images (5)

LHOKSEUMAWE_ Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyampaikan kritik tajam terkait biaya rumah sakit yang mencapai Rp20 juta, yang ditagihkan kepada keluarga korban penyiraman air keras. 

Dalam catatan kritis MaTA yang diterima pewarta pada hari Jumat (25/10/2024), Alfian mempertanyakan transparansi biaya tersebut, mengingat berdasarkan penelusuran MaTA, tindakan medis yang dilakukan hanya berupa penanganan darurat sementara, bukan operasi.

MaTA menegaskan pentingnya transparansi dari pihak rumah sakit terkait penanganan pasien, khususnya bagi keluarga miskin. “Publik berhak mengetahui rincian biaya karena rumah sakit adalah bagian dari layanan publik,” ujar Alfian.

Selain itu, MaTA mendesak Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe untuk turun tangan dalam memverifikasi masalah ini. Menurut MaTA, pemerintah kota memiliki tanggung jawab administratif dan moral untuk memastikan rakyatnya tidak menjadi korban biaya layanan kesehatan yang membebani. 

“Kepekaan pemerintah kota tidak hanya sebatas kunjungan, tetapi juga harus memastikan layanan dan biaya yang diberikan tidak memberatkan, khususnya bagi keluarga miskin,” tambah Alfian.

DPRK Lhokseumawe juga menjadi sorotan MaTA. Alfian menyebutkan bahwa komisi yang membidangi kesehatan harus segera mengambil peran dalam menyelesaikan masalah ini. 

“DPRK harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan hanya formalitas semata,” tegasnya.

Lebih lanjut, MaTA menyarankan adanya kerja sama antara pemerintah kota dengan lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk meringankan beban keluarga korban. Ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Di akhir pernyataannya, MaTA meminta eksekutif dan legislatif untuk mengubah gaya kerja mereka dalam menangani keluhan masyarakat, terutama kelompok rentan. “Bekerja hanya untuk keuntungan pribadi adalah gaya yang harus ditinggalkan,” pungkas Alfian.( Rsky)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…