Home » Uncategorized » 17 Dapur MBG di Aceh Tenggara–Gayo Lues Dihentikan Sementara, Ini Penjelasan Badan Gizi Nasional

17 Dapur MBG di Aceh Tenggara–Gayo Lues Dihentikan Sementara, Ini Penjelasan Badan Gizi Nasional

IMG-20260415-WA0005

Presentatif.Com || Kutacane_ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh mendadak dihentikan. Sebanyak 17 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional berdasarkan surat bernomor 1529/D.TWS/04/2026 tertanggal 12 April 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap sejumlah dapur MBG di wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Lues yang dinilai belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari sisi infrastruktur maupun mutu gizi yang dihasilkan.

Dalam surat resmi itu, penghentian sementara dilakukan sebagai langkah antisipatif guna mencegah potensi risiko terhadap kualitas produksi, mutu gizi, serta keamanan pangan yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.

“Ditemukan bahwa SPPG terlampir belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam hal infrastruktur dan/atau mutu gizi,” demikian kutipan poin penting dalam surat tersebut.

Daftar 17 Dapur MBG yang Dihentikan Sementara

Berikut daftar dapur SPPG yang terdampak kebijakan tersebut:

  • SPPG Yayasan Harapan Gizi Sejahtera, Kecamatan Bambel
  • SPPG Yayasan Mitra Pangan Nusantara, Kecamatan Babussalam
  • SPPG Yayasan Gizi Mandiri, Kecamatan Lawe Alas
  • SPPG Yayasan Sehat Bersama, Kecamatan Deleng Pokhkisen
  • SPPG Yayasan Pangan Sejahtera, Kecamatan Kutacane
  • SPPG Yayasan Generasi Sehat, Kecamatan Lawe Sigala-gala
  • SPPG Yayasan Gizi Cerdas, Kecamatan Badar
  • SPPG Yayasan Pangan Amanah, Kecamatan Bukit Tusam
  • SPPG Yayasan Nutrisi Bangsa, Kecamatan Babul Rahmah
  • SPPG Yayasan Pangan Lestari, Kecamatan Darul Hasanah
  • SPPG Yayasan Sejahtera Mandiri, Kecamatan Ketambe
  • SPPG Yayasan Gizi Prima, Kecamatan Lawe Bulan
  • SPPG Yayasan Pangan Umat, Kabupaten Gayo Lues
  • SPPG Yayasan Gizi Seimbang, Kecamatan Blangkejeren
  • SPPG Yayasan Nutrisi Aceh, Kecamatan Dabun Gelang
  • SPPG Yayasan Pangan Berkah, Kecamatan Rikit Gaib
  • SPPG Yayasan Gizi Mandala, Kecamatan Terangun

Tidak hanya operasional dapur, pemerintah juga merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan bagi SPPG yang terdampak sanksi tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program strategis nasional agar tetap berjalan sesuai standar.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Dr. Hanjito B., yang menandatangani surat tersebut menegaskan bahwa penghentian ini bersifat sementara.

”Pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan setelah penyerahan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang telah diverifikasi dan dinyatakan selesai,” tegasnya.

Kebijakan ini berpotensi mengganggu distribusi program MBG di sejumlah wilayah. Namun, pemerintah memastikan langkah tersebut diambil demi menjaga kualitas layanan gizi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan sebagai penerima manfaat utama.

Pihak pengelola dapur kini didorong untuk segera melakukan pembenahan sesuai standar yang ditetapkan, agar operasional dapat kembali berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dalam jangka panjang. (Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…