Presentatif.Com || Kutacane_ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh mendadak dihentikan. Sebanyak 17 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional berdasarkan surat bernomor 1529/D.TWS/04/2026 tertanggal 12 April 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap sejumlah dapur MBG di wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Lues yang dinilai belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari sisi infrastruktur maupun mutu gizi yang dihasilkan.
Dalam surat resmi itu, penghentian sementara dilakukan sebagai langkah antisipatif guna mencegah potensi risiko terhadap kualitas produksi, mutu gizi, serta keamanan pangan yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Ditemukan bahwa SPPG terlampir belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam hal infrastruktur dan/atau mutu gizi,” demikian kutipan poin penting dalam surat tersebut.
Daftar 17 Dapur MBG yang Dihentikan Sementara
Berikut daftar dapur SPPG yang terdampak kebijakan tersebut:
- SPPG Yayasan Harapan Gizi Sejahtera, Kecamatan Bambel
- SPPG Yayasan Mitra Pangan Nusantara, Kecamatan Babussalam
- SPPG Yayasan Gizi Mandiri, Kecamatan Lawe Alas
- SPPG Yayasan Sehat Bersama, Kecamatan Deleng Pokhkisen
- SPPG Yayasan Pangan Sejahtera, Kecamatan Kutacane
- SPPG Yayasan Generasi Sehat, Kecamatan Lawe Sigala-gala
- SPPG Yayasan Gizi Cerdas, Kecamatan Badar
- SPPG Yayasan Pangan Amanah, Kecamatan Bukit Tusam
- SPPG Yayasan Nutrisi Bangsa, Kecamatan Babul Rahmah
- SPPG Yayasan Pangan Lestari, Kecamatan Darul Hasanah
- SPPG Yayasan Sejahtera Mandiri, Kecamatan Ketambe
- SPPG Yayasan Gizi Prima, Kecamatan Lawe Bulan
- SPPG Yayasan Pangan Umat, Kabupaten Gayo Lues
- SPPG Yayasan Gizi Seimbang, Kecamatan Blangkejeren
- SPPG Yayasan Nutrisi Aceh, Kecamatan Dabun Gelang
- SPPG Yayasan Pangan Berkah, Kecamatan Rikit Gaib
- SPPG Yayasan Gizi Mandala, Kecamatan Terangun
Tidak hanya operasional dapur, pemerintah juga merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan bagi SPPG yang terdampak sanksi tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program strategis nasional agar tetap berjalan sesuai standar.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Dr. Hanjito B., yang menandatangani surat tersebut menegaskan bahwa penghentian ini bersifat sementara.
”Pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan setelah penyerahan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang telah diverifikasi dan dinyatakan selesai,” tegasnya.
Kebijakan ini berpotensi mengganggu distribusi program MBG di sejumlah wilayah. Namun, pemerintah memastikan langkah tersebut diambil demi menjaga kualitas layanan gizi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan sebagai penerima manfaat utama.
Pihak pengelola dapur kini didorong untuk segera melakukan pembenahan sesuai standar yang ditetapkan, agar operasional dapat kembali berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dalam jangka panjang. (Sultan Habibi)








