Home » Aceh » Diduga Tidak Kantongi Izin, Pemko Subulussalam Akan Panggil Pemilik PT SPT

Diduga Tidak Kantongi Izin, Pemko Subulussalam Akan Panggil Pemilik PT SPT

IMG-20240523-WA0030

SUBULUSSALAM_ PT Sawit Panen Terus (SPT) diduga tidak mengantongi izin, Pemko Subulussalam akan memamanggil pemilik PT SPT. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Subulussalam H. Sairun, saat di konfirmasi Kamis (23/05). Menurut Sairun pemanggilan pihak perusahaan PT SPT perlu dilakukan untuk meminta penjelasan kelengkapan dokumen terhadap perusahaan itu.

Kehadiran PT. SPT yang berada di wilayah Kecamatan Sultan Daulat belakangan ini menjadi sorotan diberbagai media yang terindikasi menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan bahkan disinyalir tidak memiliki IUP dan HGU layaknya seperti perusahaan perkebunan yang lain, yang memiliki izin lengkap. 

Sairun menyampaikan setiap perusahaan yang membuka perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). (Pasal 8 ). Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 98/2013). Dan Sebelum mengurus IUP-B, IUP-P dan IUP, Perusahaan Perkebunan wajib memiliki Hak Guna Usaha. Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

“Saya sudah berkoordinasi kepada Bpk. Pj. Walikota tentang hal ini, dan sudah saya sampaikan kepada dinas teknis untuk menelusuri dokumen keberadaan PT.Sawit Panen Terus, untuk segera kita investigasi dan tindaklanjuti, terkait status perusahaan tersebut, “ujar Sairun. 

Kata Sairun, bila memang terbukti tidak mengantongi izin ini tentu akan merugikan daerah dan masyarakat, apalagi info yang di dapat lahan yang sudah dibuka PT. SPT sudah mencapai ribuan hektar, tentu ini bukan hanya merugikan negara tapi juga ekosistem dan sumber air yang ada di dalamnya.

Oleh karena itu sambung Sairun ia akan segera memanggil pihak menejemen PT. SPT untuk mengetahui dokumen kelengkapan perusahaan mereka. 

Pemerintah Kota Subulussalam tetap mendukung investasi siapapun yang ingin berinvestasi di kota Subulussalam, tapi kata Sairun, jangan mengangkangi aturan. Kita akan tindak tegas investor investor nakal yang merugikan kepentingan daerah dan masyarakat.

Sairun juga menambahkan langkah pemerintah kedepan bukan saja kepada PT. SPT tapi HGU yang lain juga segera akan kita tertibkan bila ada perusahaan yang terindikasi melanggar aturan yang ada. (Ril) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…