Home » Hukum/Kriminal » Korupsi Dana Desa, Keuchik Di Aceh Selatan Divonis 20 Bulan Penjara

Korupsi Dana Desa, Keuchik Di Aceh Selatan Divonis 20 Bulan Penjara

Screenshot_20240515-195605~2

ACEH SELATAN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, menjatuhkan pidana kurungan 1 tahun 8 bulan atau selama 20 bulan terhadap terdakwa Khairuman, Keuchik Gampong Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) setempat.

Amar putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai M Jamin SH, Anda Ariansyah SH MH, dan Heri Alfian SH, MH masing – masing sebagai anggota secara bergantian.

Penasehat Hukum Khairuman, Baiman Fadhli SH yang dikonfirmasi melalui telepon seluler membenarkan Majelis Hakim PN Banda Aceh telah menjatuhkan vonis pidana kurungan 1 tahun 8 bulan (20 bulan) dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disampaikan Baiman Fadhli, adapun pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai ganti rugi uang Negara sebesar Rp 469.769.162, karena JPU tidak mampu membuktikannya.

“Sebab berdasarkan fakta persidangan, justru Nur Asyiah Dewi selaku Sekdes dan Riza Hanafiah selaku Bendahara yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian uang negara tersebut,” ujar Baiman Fadhli mengutip penegasan Hakim Hery Alfian, Rabu, 15 Mei 2024.

Oleh karenanya, sambung Baiman Fadhli, dalam pembacaan pertimbangan hukum putusan majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat dibebankan untuk mengganti kerugian Negara sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum.

Atas pembacaan putusan perkara oleh majelis hakim tersebut pihaknya selaku Penasehat Hukum Keuchik Air Berudang Khairuman menyatakan menerima putusan tersebut.

“Saya sudah berembuk dengan Terdakwa dan telah mengambil kesepakatan bahwa kita menerima putusan tersebut. Seiring itu, kami juga mendesak setelah putusan ini agar penegak hukum segera menangkap dan menahan Sekretaris dan Bendahara Desa Air Berudang demi tegaknya supremasi hukum,” papar Baiman Fadhli.

Menurut Baiman Fadhli, sebagaimana sudah mendengarkan bersama pertimbangan hukum majelis hakim, yang bahwa Sekretaris dan Bendahara lah yang harus dimintakan pertanggungjawaban terhadap dugaan tindak pidana korupsi ini.

Karena itu, sebagai bentuk semangat supremasi hukum dan menegakan hukum seadil-adilnya, kami meminta agar penegak hukum untuk segera menangkap dan menahan orang-orang yang dimaksud oleh majelis hakim.

“Tujuannya untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Kami menunggu gerakan dari pihak berwenang,” pungkas Baiman Fadhli mengaku baru selesai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.(HS) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…