Opini

Gegabah Menggeledah, Menggerus Wibawa Hukum

Negara hukum tidak hanya diukur dari kemampuannya menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga dari kesanggupannya menaati hukum ketika menegakkan hukum. Di titik inilah ujian sesungguhnya bagi aparat penegak hukum. Ketika prosedur dikorbankan demi mengejar tujuan, hukum kehilangan legitimasi moralnya. Publik kemudian tidak lagi memperdebatkan siapa yang bersalah, melainkan mempertanyakan apakah negara sendiri masih patuh terhadap aturan…

Satu Istana, Dua Matahari

Demokrasi tidak selalu mati oleh kudeta. Ia bisa meredup pelan-pelan, ketika pusat kekuasaan menjadi kabur, ketika publik tak lagi yakin di mana keputusan benar-benar dibuat. Indonesia hari ini sedang berdiri di ambang kabur itu, yakni satu istana, tetapi seolah dua matahari. Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mestinya menjadi titik tegas sirkulasi kekuasaan. Sebuah jeda…

Membaca Deviasi Arah Reformasi : Menimbang Ulang Relasi Sipil-Militer dan Peran NGO

Lebih dari dua dekade sejak Reformasi 1998, Indonesia telah menapaki transformasi politik yang tidak sederhana. Reformasi membuka ruang demokrasi, memperluas kebebasan sipil, dan menata ulang relasi antara negara dan masyarakat. Namun, dalam perkembangan mutakhir, muncul gejala yang patut dicermati secara kritis, yaitu deviasi arah reformasi yang menjauh dari tujuan awalnya, yakni membangun tata kelola negara…

KPK: Komisi Pemberantasan atau Komisi Penjinakan Korupsi?

Di republik yang gemar memproduksi ironi, KPK mungkin adalah salah satu karya paling paradoxal. Ia lahir sebagai extraordinary body untuk memberantas kejahatan luar biasa, tetapi pelan-pelan didorong menjadi lembaga yang bekerja dalam batas-batas yang justru biasa, bahkan terkesan mulai jinak. Sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019, pertanyaan mendasar itu terus bergema, apakah KPK masih pemberantas,…

Dua Matahari di Istana: Ketika King Maker Menggerogoti Kekuasaan

Kekuasaan, dalam praktiknya, jarang bekerja secara telanjang. Ia selalu diselubungi oleh lapisan-lapisan pengaruh yang tidak kasatmata, dengan jejaring loyalitas, akses terbatas, dan perantara kepentingan. Di Indonesia, pola ini bukan sekadar anomali, melainkan bagian dari tradisi politik yang belum sepenuhnya beranjak dari bayang-bayang feodalisme. Di titik inilah sosok king maker menemukan habitatnya. Dalam sistem presidensial yang…

Dari Teror ke Krisis Kekuasaan

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus seharusnya sederhana, bahwa kejahatan brutal yang menuntut penegakan hukum tanpa kompromi. Namun ketika dugaan pelaku mengarah pada oknum aparat, perkara ini berhenti menjadi urusan pidana semata. Ia berubah menjadi persoalan kekuasaan. Penahanan empat anggota BAIS TNI oleh Mabes TNI membuka ruang tafsir yang lebih luas. Publik…

Menepis Narasi Kriminalisasi dalam Kasus Kerry

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 27 Februari 2026 terhadap Muhamad Kerry Adrianto Riza layak dibaca lebih dari sekadar vonis terhadap seorang pelaku korupsi. Anak dari pengusaha minyak Riza Chalid itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp2,9 triliun akibat kerugian negara dalam perkara tata…

Diplomasi Tanpa Kompas: Ketika Indonesia Salah Membaca Geopolitik Dunia

Dalam geopolitik, kesalahan terbesar sebuah negara bukanlah kalah dalam persaingan kekuatan global. Kesalahan terbesar adalah gagal membaca arah perubahan dunia. Ketika analisis strategis keliru sejak awal, kebijakan luar negeri mudah berubah dari strategi negara menjadi sekadar respons reaktif terhadap tekanan kekuatan besar. Geopolitik global hari ini sedang mengalami perubahan paradigma yang kompleks. Banyak analis menyebutnya…

Koperasi Tambang Rakyat, Anak Kandung yang Tidak Dikehendaki Keberadaannya

Di republik yang sejak awal menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian, ada ironi yang sulit diabaikan, yaitu ketika koperasi hendak masuk ke sektor strategis seperti pertambangan, ia diperlakukan seolah anak kandung yang tak diinginkan. Alasannya terdengar rasional. Pertambangan adalah industri berisiko tinggi, padat modal, dan sarat teknologi. Ia disebut highly regulated industry, dimana wajib AMDAL, jaminan…

Kejagung dan Resiko Gagalnya Penegakan Hukum yang Berpihak kepada Rakyat

Di negeri ini ketika hak rakyat kecil direnggut oleh korporasi atau kekuatan modal besar, adalah moment yang tidak akan dilewatkan oleh para penegak hukum, untuk mengeksploitasi hukum demi mengejar syahwat materi, dengan semboyan “keadilan berpihak kepada yang bayar”. Bukan saatnya lagi publik takut untuk berkata jujur bahwa “para penghianat terhadap kedaulatan rakyat, bercokol di lingkungan…