SUBULUSSALAM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam menilai Walikota Subulussalam berbohong kepada masyarakat Kota Subulussalam, pada saat rapat paripurna, Kamis, 18 Januari 2024.

Pasalnya, pidato yang dibacakan Walikota Subulussalam pada rapat paripurna DPR Kota Subulussalam dalam rangka penyampaian rancangan qanun tentang anggaran pendapatan dan belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran (TA) 2024, kemarin. Tidak sesuai dengan yang dibahas.

"Penyampaian Walikota subulussalam yang di bacakan pada saat paripurna kemarin tidak sesuai pembahasan antara Tim Banggar DPR dan TAPK, Walikota Subulussalam telah berbohong kepada publik," kata Bahagia Maha, anggota DPRK Subulussalam. 

Lebih lanjut kata Bahagia Maha, terkait Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Subulussalam telah beberapa kali terjadi perubahan dengan dokumen yang di sampaikan kepada tim Banggar anggota DPR setempat.

Kendati itu, sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, tim banggar kembali menggelar pembahasan dengan tim TAPK, tentang struktur KUA PPAS.

Dalam pembahasan itu, menyepakati Tiga Poin, diantaranya. Total Pendapatan sebesar Rp 672 Miliar lebih, Belanja Rp 653 Miliar lebih dan Surplus 29 Miliar lebih.

Namun, masih kata Bahagia Maha, yang di bacakan Walikota Subulussalam saat rapat paripurna surplus menjadi Rp 43 Miliar lebih. Seharusnya isi pidato Walikota itu harus di bagikan kepada seluruh anggota DPR didalam paripurna, agar tidak ada yang di tutupi.

"Artinya Walikota Subulussalam telah membohongi seluruh masyarakat Kota Subulussalam," jelas Bahagia Maha, sembari menunjukan dokumennya.

Tepatnya Hari ini, saat pembahasan bersama tim TAPK. Tim Banggar menanyakan hal tersebut kepada Tim TAPK. Tim TAPK enggan untuk memberikan tanggapan dan terkesan mengelak untuk menjawab kesepakatan yang telah disetujui bersama.

"Tim TAPK malah memilih keluar dari ruang Banggar DPR dari pada memberikan penjelasan kepada Tim Banggar DPR Subulussalam," imbuh Bahagia Maha.

Terkait itu, Tim Banggar anggota DPR Kota Subulussalam sepakat mengambil langkah untum berkomunikasi langsung ke Kantor Gubernur terkait hal tersebut. (JD)

SUBULUSSALAM - Selama 4 (Empat) bulan di tahun 2023, insentif dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, para dorter akan melanjutkan aksi mogok kerja. 

Hal tersebut, di sampaikan salah satu perwakilan Dokter spesialis RSUD Subulussalam.

Mereka, tidak hanya menuntut pembayaran insentifnya. Namun, secara kolektif dan kolegial dokter spesialis RSUD akan kembali masuk bekerja seperti biasanya, jika hak para tenaga kesehatan dan tenaga penunjang rumah sakit lainnya telah dibayar.

"Kami tidak hanya menuntut insentif kami saja. Kami, juga menegaskan jika hak para Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang di RS belum juga di bayar secara Full, maka kami akan tetap lanjut Mogok Kerja," sampai dr Arif, Selasa, 2 Januari 2024.

Sebelumnya, puluhan pasien di RSUD tidak mendapatkan pelayanan di Poliklinik, dikarenakan seluruh dokter spesialis melakukan mogok kerja.

Puluhan pasien tersebut, terpaksa pulang meninggalkan rumah sakit dengan rasa kecewa, dikarenakan tidak mendapatkan pelayanan.

"Perlu kami garis bawahi, untuk emergency tetap kami berikan pelayanan," ucapnya.

Menurut pantauan Presentatif, saat ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam dan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, tengah mencarikan solusi terkait tuntutan para dokter spesialis tersebut. (JD)

SUBULUSSALAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedy mendorong DPR untuk melakukan Panitia Khusus (Pansus). 

Kegiatan Pansus tersebut dilakukan terkait belum dibayarkannya insentif para Dokter Spesialis RSUD, Honorarium Tenaga Penunjang selama 4 bulan yang di bayar hanya 2 bulan pada tahun 2023.

Disampaikan Dedy, seluruh pembayaran honorarium dan insentif tersebut, telah disahkan dan dibahas secara bersama. Namun, sampai hari ini, belum juga dibayarkan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.

"Peran Walikota Subulussalam dalam penyelesaian terkait persoalan insentif, honorarium dan pembayaran lainnya sebenarnya sudah disahkan dan dibahas di DPRK," sampai Dedy, Selasa, 2 Januari 2024.

Dedy yang juga selaku ketua DPD PKS Kota Subulussalam itu menambahkan, tujuan untuk Pansus tersebut, merupakan pembenahan terhadap sejumlah persoalan yang muncul selama ini, berdasarkan laporan dan hasil temuan selama pihaknya dilapangan.

"Jika dilakukan Pansus, apa pun hasil dari pansus tersebut, akan dibawa dalam rapat paripurna dewan setelah dilaporkan kepada pimpinan dewan," Kata Dedy.

Ia juga menambahkan, membentuk Pansus, terkait kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam guna untuk membenahi manajemen rumah sakit dari berbagai persoalan, mulai dari mogoknya Cleaning Servis (CS), hingga adanya mogok kerja Dokter spesialis serta sejumlah persoalan lainnya.

Masih kata Dedy, selama ini dewan telah banyak menerima aduan dari para pekerja maupun masyarakat tentang kondisi Rumah Sakit Kota Subulussalam itu.

Lanjutnya, Dewan tidak untuk mencari kesalahan dari pihak Rumah Sakit, akan tetapi hanya untuk mencari solusi bersama dalam upaya perbaikan setiap adanya kesalahan.

"Pansus yang kita laksanakan murni untuk kemanusiaan, bukan kepentingan politik, sebab semua pihak butuh pelayan terbaik bagi yang membutuhkan pelayanan kesehatan," cetus Dedy.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. (JD) 

SUBULUSSALAM - Terkait pembayaran gaji para Perangkat Desa/Kampong se Kota Subulussalam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam mengatakan anggarannya dari jauh hari telah disahkan bersama.

"Anggarannya sudah kami sahkan," Ujar Bahagia Maha (BM), anggota Komisi A DPRK Subulussalam usai audensi dengan para Kepala Desa dan Perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, Senin, 18 Desember 2023 di Gedung DPRK setempat.

Namun faktanya, ada sebanyak 82 Kampong/Desa dari 5 Kecamatan se-Kota Subulussalam, hingga saat ini sudah berjalan 10 bulan gaji kepala desa, BPG dan perangkatnya belum juga dibayar oleh Pemko Subulussalam.

Baca : Sudah 10 Bulan Gaji Perangkat Desa Belum Dibayar di Kota Subulussalam

Terkait hal itu, Bahagia Maha menyebutkan hak eksekusi untuk pembayaran gaji perangkat desa, sepenuhnya berada di Pemko Subulussalam.

"Eksekusi pembayaran gaji perangkat desa ada pada pemerintah setempat, kenapa berjalan 10 bulan gaji perangkat desa kita belum dibayar, merekalah eksekutornya," pungkasnya.

Terkait fungsi kontrol mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, sejauh ini ditambahkan Bahagia Maha, pihaknya telah menanyakan hal tersebut.

Bahagia Maha pun menganggap, manajemen eksekutif saat ini amburadul dan DPRK Subulussalamnya lemah.

"Pada intinya, saat ini eksekutif di Kota Subulussalam amburadul dan DPRK nya lemah," jelas Bahagia Maha.

Adapun hasil audensi antara Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan Pemko Subulussalam di Gedung DPRK setempat. Gaji Perangkat Desa akan di bayar sampai tanggal 25 Desember 2023, selama 6 bulan, terhitung dari Januari sampai Juni.

Baca : Plt Sekda Subulussalam: Gaji Perangkat Desa Belum Dibayar Karena Defisit

Selanjutnya, dikatakan Plt Sekda Subulussalam, sisa pembayaran gaji perangkat desa akan di masukan ke review utang tahun 2024 mendatang. (JD)