Categories: Hukum

SPMA Subulussalam Minta Pemerintah Aceh Cabut Izin Tambang PT. Estamo Mandiri

SUBULUSSALAM_ Kehadiran sejumlah investor di Kota Subulussalam ternyata tidak memberikan dampak yang besar terhadap pendapatan asli daerah dan juga peluang kerja bagi masyarakat lokal, salah satunya adalah PT. Estamo Mandiri yang berada di Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. 

Perusahaan yang bergerak di bidang bijih besi itu sejak terbit izin IUP pada tahun 2011 lalu diduga belum juga melakukan kegiatan produksi hingga sekarang. Padahal pemerintah Kota Subulussalam sudah mengeluarkan izin sesuai dengan Keputusan Walikota Subulussalam dengan nomor 188.45/084 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) ekplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi.

Hal itu disampaikan Ketua Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA) Muzir Maha, Rabu, 6 Juni 2024.

Padahal, kata Muzir pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada para investor untuk berinvestasi dengan harapan terbukanya lapangan pekerjaan dan juga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. Namun setelah 13 tahun terbitnya izin, Muzir menduga hingga kini PT Estamo Mandiri juga belum melakukan kegiatan produksi atau aktivitas dalam mengusahakan IUP nya.

“Ini terkesan PT. Estamo Mandiri seperti perusahaan abal – abal yang tak memiliki modal, kalo mereka tak sanggup alihkan saja ke perusahaan yang mampu dan punya komitmen sehingga bisa memberikan efek positif kepada masyarakat,” pungkas Muzir

Bahkan kata Muzir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP) Provinsi Aceh telah melayangkan surat evaluasi izin pertambangan IUP Operasi Produksi kepada direktur PT. Estamo Mandiri pada tahun 2023 lalu. Dimana dalam salah satu poin surat tersebut terdapat peringatan terakhir yang berisi bahwa apabila pemegang izin usaha (IUP) Operasi Produksi tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan tersebut, maka IUP PT. Estamo Mandiri akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muzir juga menambahkan setelah melalui tahun evaluasi bila memang ada perusahaan yang tidak serius dalam mengusahakan usahanya ia berharap agar Pemerintah Aceh mencabut semua izin yang dimiliki dan mengembalikan kepada negara.

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago