Categories: Aceh

PSI Aceh: PLN Jangan Rusak Citra Pemerintah

BANDA ACEH_ Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh melontarkan kritik keras terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) terkait pemadaman listrik massal yang terjadi di Aceh dalam beberapa hari terakhir.

Ketua DPW PSI Aceh, Zulkarnaini Syeh Joel, menyerukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan pengecekan internal di PT PLN Persero, khususnya di Provinsi Aceh. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab pemadaman listrik yang terjadi berulang kali di wilayah tersebut.

“Bahkan perlu dilakukan investigasi terkait pemadaman listrik di Aceh. Aceh selalu bergantung pada Sumatera Utara (Sumut),” ujar Zulkarnaini di Banda Aceh, Rabu, 6 Juni 2024.

Lebih lanjut, Zulkarnaini menyatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengganti pimpinan PT PLN Persero di Aceh dengan sosok yang lebih kompeten. “Kalau memang ada hal urgent yang mengharuskan pergantian, ganti dengan yang mampu dan mumpuni,” tegas Syeh Joel.

Menurutnya, pemadaman listrik massal yang terjadi tidak hanya merusak citra dan kredibilitas pemerintah, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat.

“Pemadaman listrik secara massal ini tidak bisa disebut sebagai kecelakaan biasa. Ini merusak citra dan kredibilitas pemerintah,” tegas kader Partai anak Jokowi ini.

PSI Aceh menuntut PT PLN Persero untuk memberikan penjelasan yang jujur mengenai penyebab pemadaman listrik yang telah berlangsung berjam-jam tersebut.

Apalagi, Aceh akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) pada bulan September mendatang. “Jangan sampai listrik padam akibat kinerja PLN yang buruk memalukan Aceh di tingkat nasional, bahkan dunia,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Menteri BUMN harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. “Pak Menteri harus memberikan atensi terhadap masalah ini,” katanya.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa konsumen yang telah membayar tagihan listrik bulanan tidak seharusnya dirugikan.

“Kalau konsumen terlambat membayar tagihan listrik, mereka didenda hingga ada pemutusan sambungan. Sebaliknya, jika terjadi pemadaman listrik, maka harus ada ganti rugi bagi masyarakat,” tegasnya. 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago