Categories: Hukum

Pemerhati Intelijen Desak Kejagung Sikat Direksi BUMN Bermental Raja

JAKARTA – Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto agar Kejaksaan Agung membersihkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari direksi yang bertindak layaknya raja, memicu respons keras dari pemerhati intelijen Sri Radjasa, M.BA. Ia menyebut, praktik gaya hidup mewah dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sebagian pejabat tinggi BUMN telah mencapai titik yang tidak lagi bisa ditoleransi.

“Pesta sudah berakhir. Sekarang saatnya bersih-bersih. Presiden tidak sedang menyampaikan imbauan, beliau sedang memerintahkan. Dan kemarahannya jelas,” kata Sri Radjasa di Jakarta, Sabtu 25 Sebtember 2025.

Ia menggambarkan situasi di sejumlah BUMN telah lama menjadi ruang aman bagi segelintir elit yang menikmati fasilitas negara tanpa akuntabilitas. Perjalanan dinas yang disulap menjadi liburan, proyek yang digiring untuk kelompok tertentu, dana perusahaan mengalir untuk pembelian aset mewah, hingga manipulasi laporan keuangan dianggap sebagai praktik yang berlangsung sistematis, bukan insidental.

Skandal demi skandal memperlihatkan pola yang sama. Tata niaga komoditas di PT Timah yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Jiwasraya yang meruntuhkan dana masyarakat sebesar Rp16,81 triliun. Asabri yang menghancurkan dana prajurit hingga Rp22,78 triliun. Dugaan kerugian Rp193,7 triliun dalam tata kelola minyak mentah Pertamina, dan kasus pengadaan LNG yang menyeret mantan pejabat tinggi. Di PT Amarta Karya, subkontraktor fiktif ikut menyeret dana publik.

“Ini bukan kecolongan. Ini pembiaran struktural,” ujar Sri Radjasa.

Menurutnya, persoalan utama berada pada tata kelola yang lemah dan penempatan direksi yang lebih ditentukan oleh patronase politik ketimbang kompetensi. Akibatnya, BUMN kerap berubah menjadi ladang rente, bukan mesin ekonomi negara.

Sri Radjasa melihat instruksi Presiden Prabowo untuk menegakkan disiplin dan penindakan tidak bisa berhenti pada retorika. Kejaksaan Agung, kata dia, kini menjadi aktor kunci yang menentukan apakah gelombang pemberantasan korupsi di BUMN bergerak ke depan atau kembali menguap.

“Kejagung punya pilihan: berdiri bersama negara atau membiarkan sistem terus busuk. Tidak ada ruang abu-abu,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pembentukan holding strategis baru, Danantara, tidak menjadi panggung yang sama bagi perebutan rente kekuasaan. “Jika Danantara dikotori sejak awal, maka kita sedang menyiapkan skandal baru dalam skala yang lebih besar.”

“Pesta sudah usai. Sekarang saatnya cuci piring. Rakyat sedang melihat siapa yang benar-benar bekerja,”pungkasnya.(RIL)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago