Categories: Hukum

Mantan Kepala Kantor Pos Rimo Dibekuk, Diduga Tilap Rp1,9 Miliar Lewat Transaksi Fiktif

BANDA ACEH – Satu per satu kasus korupsi di tubuh BUMN kembali terkuak. Kali ini, giliran mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP) Rimo, Aceh Singkil, berinisial DW (43), yang harus mendekam di balik jeruji setelah penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh menetapkannya sebagai tersangka. Penahanan dilakukan pada Selasa, 30 September 2025, menyusul hasil gelar perkara yang dihadiri Kortas Tipidkor Mabes Polri, Jumat pekan lalu.

DW diduga lihai memanfaatkan jabatannya sebagai Branch Manager PT Pos Indonesia (Persero) KCP Rimo untuk mengutak-atik dana operasional. Modusnya sederhana tapi sistematis: memanfaatkan aplikasi Wesel Pos (Cash to Account) dan Pospay (Cash in Giro), ia membuat transaksi seolah sah, lengkap dengan laporan pertanggungjawaban harian yang dipoles agar tampak sesuai aturan. Faktanya, uang yang seharusnya untuk layanan masyarakat justru dialirkan ke rekening pribadinya, dipakai untuk investasi lewat serangkaian transaksi fiktif.

“Sejumlah dana operasional yang tersedia di aplikasi Wesel Pos dan Pospay berada dalam penguasaan tersangka. Dana itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar Kasubdit Tipidkor Kompol Mahliadi, mewakili Dirreskrimsus Polda Aceh, Selasa, 30 September 2025.

Penyidikan tak main-main. Sebanyak 21 saksi diperiksa, barang bukti berupa uang Rp67,5 juta disita, ditambah 85 bundel dokumen operasional KCP Rimo. Semua itu diperkuat dengan hasil audit BPKP Aceh, keterangan ahli auditor, dan gelar perkara yang memastikan adanya kerugian negara. Total nilai korupsi yang ditimbulkan mencapai Rp1,96 miliar.

Angka itu bukan spekulasi. BPKP Perwakilan Aceh melalui Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHPKN) tertanggal 18 September 2025 menegaskan kerugian yang ditanggung negara mencapai hampir dua miliar rupiah.

DW kini dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman penjara panjang menantinya. (RIL)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago