Categories: Aceh

HGU Bermasalah, Petani Aceh Timur Tuding Negara Berpihak pada Korporasi

ACEH TIMUR – Konflik agraria yang membelit Aceh Timur kembali membara. Senin, 30 September 2025, ribuan warga dari enam kecamatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan (AMMK) berkumpul di Gampong Jambo Rechat, Kecamatan Banda Alam. Mereka menegaskan satu sikap bahwa negara dianggap lebih memilih berpihak pada korporasi ketimbang rakyat.

Koordinator AMMK, Tgk. Mudawali, menyebut ribuan hektare tanah rakyat telah direbut oleh perusahaan sawit, baik swasta maupun milik negara, lewat praktik penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) yang mereka sebut penuh konspirasi. “Pesan ini kami tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto. Dengarlah jeritan rakyat yang ditindas oleh korporasi di Aceh Timur,” katanya dalam orasi lantang.

AMMK membeberkan sederet fakta di lapangan: petani dipaksa melepas lahan, sebagian diberi ganti rugi tak layak, banyak yang tak menerima sepeser pun. Hak masyarakat adat diabaikan dalam penerbitan HGU sejak masa konflik, sementara mereka yang bertahan menghadapi kriminalisasi, ancaman preman, bahkan kematian. Tanah wakaf, kuburan, hingga kawasan lindung pun tak luput dilahap izin perkebunan.

Tak hanya perusahaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Timur dituding terlibat praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan. Aparat kepolisian pun disebut-sebut ikut melindungi kepentingan korporasi. “Ini bukan sekadar konflik lahan, tapi pengkhianatan terhadap rakyat,” ujar Mudawali.

Dalam petisinya, AMMK melayangkan 21 tuntutan. Di antaranya pencabutan izin HGU bermasalah, pengembalian tanah adat dan gampong, pemulihan hak korban perampasan, pengusutan kasus hilangnya petani Kelompok Berdikari, hingga penutupan paksa perusahaan seperti PT Bumi Flora, PT DKS, PT Tualang Raya, PT Prama Agro Sejahtra, dan PT Atha Kana. Mereka juga menolak program plasma dan CSR yang dianggap hanya menutupi luka rakyat.

Petisi itu ditujukan kepada Muspida Aceh Timur, dari bupati, ketua DPRK, ketua PN Idi, kapolres, kepala BPN, hingga dinas terkait. “Kami beri waktu 30 hari untuk menonaktifkan seluruh HGU bermasalah. Jika tidak, konflik ini akan terus berlanjut,” tegas Mudawali.

Dokumen petisi tersebut sudah ditandatangani Bupati Aceh Timur dan Kapolres. Namun bagi petani, tanda tangan itu baru permulaan. Yang mereka tunggu adalah langkah nyata negara yang berpihak pada rakyat, atau terus menjadi pelindung rakusnya korporasi. (RED)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago