ACEH SELATAN - Sepekan terakhir, pemberitaaan tak menyenangkan menghiasi media online di Kabupaten Aceh Selatan. Diawali dengan dugaan kasus KKN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Selatan, debu bijih besi yang meresahkan masyarakat, dan dugaan pungli di Dinas Kesehatan.

Belum lagi, persoalan defisit anggaran yang masih menjadi masalah, tuntutan honorer agar diangkat menjadi PPPK penuh, pajak mobil dinas yang masih menunggak dan dugaan mobil dinas yang masih berada di pihak non pemerintah. Rasanya lengkap prahara yang terjadi di Kabupaten yang terkenal dengan legenda tuan tapa dan putri naga tersebut.

Aceh Selatan sedang tidak baik-baik saja. Persoalan demi persoalan yang datang silih berganti, seakan membuka tabir lemahnya kinerja pemerintahan Aceh Selatan selama ini. Defisit anggaran seakan menjadi momok tersendiri bagi para pemangku kebijakan di negeri bertuah ini. Tak heran, jika hampir semua instansi terkait mengeluh masalah keuangan.

Tengok saja, hampir semua SKPK mengeluh terkait minimnya anggaran operasional yang berakibat kurangnya semangat dalam melayani masyarakat. Itu sebab, Aceh Selatan seperti kehilangan arah dan tujuan.

Aceh Selatan sedang tidak baik-baik saja. Butuh kerjasama dan kerja keras dari pemimpin baru yang akan dilantik Februari 2025 mendatang. H.Mirwan dan Baital Mukadis punya tugas berat untuk membawa Aceh Selatan bangkit dari ketertinggalan menuju Aceh Selatan Maju dan Produktif. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan simsalabim saja, melainkan dengan langkah dan terobosan kongkrit dan nyata.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyelesaian masalah defisit anggaran sehingga keuangan Kabupaten Aceh Selatan sehat kembali. Kedua, pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Ketiga, penempatan pejabat di SKPK sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing. Dan terakhir, melaksanakan program kerja sebagai mana tertuang dalam visi dan misi H.Mirwan dan Baital Mukadis.

Aceh Selatan sedang tidak baik-baik saja. Perlu keselarasan antara Pemerintah dan DPRK untuk bersama-sama membangun dan menatap masa depan Aceh Selatan. Jangan saling menyalahkan, lalu lempar batu sembunyi tangan.

DPRK dengan fungsi pengawasan, angggaran dan legislasi diharapkan mampu menjadi mitra strategis Pemerintah. Akhirnya, kepada Allah kita berdoa dan berserah diri semoga Aceh Selatan dapat bangkit dan pulih kembali. |HS

NAGAN RAYA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) mengadakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, Kamis 21 November 2024.

Acara ini mengusung dua agenda utama yaitu, Bimbingan Teknis Cleaning Data Statistik Sektoral ke Portal Satu Data Nagan Raya (Sata Nara) dan Penginputan Data pada Modul e-Walidata SIPD-RI bagi Admin SKPK.

“Pada tahun 2030, data diproyeksikan menjadi komoditas utama dalam pelayanan publik. Data yang terintegrasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Bambang Surya Bhakti.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Nagan Raya berkomitmen untuk memutakhirkan data statistik sektoral melalui Portal Sata Nara dan Modul e-Walidata SIPD-RI yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.

“Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, serta Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Nagan Raya,” ungkap Bambang.

Menurut Bambang, data statistik sektoral adalah data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok instansi terkait.

“Data ini diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, bagi institusi pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat umum, data tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang relevan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Nagan Raya, Nila Kasma, S.H., menjelaskan bahwa bimtek yang diikuti oleh 49 peserta itu bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada peserta terkait tata cara cleaning data statistik sektoral pada Portal Satu Data Nagan Raya.

“Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan optimalisasi penginputan DSSD pada Modul Ewalidata SIPD-RI, guna memastikan data tersedia secara cepat dan mutakhir,” sebut Nila.

Sebagai bagian dari kegiatan, Kepala UPTD Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Sayid Azhari, S.T., M.Si., beserta tim memaparkan materi bertema “Perkembangan dan Pencapaian Satu Data serta Portal Satu Data Provinsi dan Kabupaten/Kota.”

Sesi ini dimoderatori oleh Farijal, M.Pd., Kepala Bidang Statistik Diskominfo Nagan Raya, yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan yang dilanjutkan dengan diskusi bersama.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah kepala SKPK, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, peserta dari SKPK Nagan Raya, dan tamu undangan lainnya.||Alfianpasee

ACEH BARAT - Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Erniwanti menyebutkan hanya partai Golongan Karya (Golkar) yang belum menyetor nama sampai hari ini, (Jum’at 20/9/2024) untuk posisi wakil ketua DPRK Aceh Barat periode 2024-2029 ke sekretariat DPRK setempat.

Sekwan DPRK Aceh Barat, Erniwati mengatakan sekretariat saat ini sedang menunggu usulan nama dari partai Golkar, sedangakan dengan dari partai PA dan PAN mereka sudah menyetornya.

“Kita masih menunggu satu nama lagi dari Golkar karena usulan namanya belum masuk ke sekretariat,” kata Erniwanti.

Kata Erni, untuk sementara nama calon Ketua DPRK Aceh Barat periode 2024-2029 telah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). Terkait nama yang sudah di usulkan sekwan belum bisa memberitahukan. 

“Baru ada dua nama yang di kasih dari partai PA dan PAN, untuk nama yang sudah di setor belum bisa kita beritahukan, karena itu akan kita beritahukan sekalian nanti,” ungkap Erniwati.

Erniwati berharap kepada partai yang belum di setor nama wakilnya agar segera menyetornya, paling telat dalam minggu ini.

“Agar nama-nama yang sudah disetor segera diproses dan diserahkan ke Biro Pemerintahan Aceh di kantor Gebernur,”ujar Erniawati.||Alfianpasee

ACEH JAYA - Sejumlah orang mengatasnamakan jajaran Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh Kecamatan Teunom dan Pasie Raya menolak Rekomendasi Ketua Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP PA).

Penolakan tersebut disampaikan oleh langsung di kantor DPW PA Aceh Jaya Desa Keutapang, Calang, Rabu, 17 September 2024.

“Kami hormati kepada pimpinan yang mulia H.Muzakir Manaf selaku ketua DPP PA, kami dari Dapil 2 Aceh Jaya menolak rekomendasi DPP terhadap Ketua Definitif DPRK Aceh Jaya,” kata Rizal Fauzi. 

Pihaknya juga menuntut untuk alasan pemerataan supaya ketua definitif DPRK Aceh Jaya diberikan kepada Dapil 2 Teunom Pasie Raya.

“Untuk pemerataan, kami dari Dapil 2 menuntut Ketua Definitif DPRK Aceh Jaya harus dari Dapil 2,” pintanya.

“Kepada ketua DPP PA, H. Muzakir Manaf kami harap dapat dikabulkan keinginan kami,” pungkas rizal 

Sementara, Ketua KPA daerah 4 Burhanuddin yang akrab disapa Pang Burhan mengatakan bahwa KPA dan PA dari dapil II (Teunom-Pasie Raya) menuntuk keadilan perdapil yang disuarakan dalam kampanye pileg 2024 yang lalu.

"Kami dari jajaran KPA-PA Pasie raya- Teunom menuntut pemeratan, seperti di sampaikan saat di panggung pada pileg 2024, suara terbanyak untuk calon Bupati dan suara kedua calon Wakil Bupati dan suara terbanyak ke tiga calon ketua DPRK,"ujarnya.

Dirinya juga menyelaskan, bahwa pihaknya telah membuat penolakan untuk meminta keadilan yang ditujukan kepada DPP Partai Aceh H.Muzakir Manaf.

" Kami menuntut keadilan dan pemerataan perdapil yg dimana kami memperoleh suara terbanyak ketiga sedangkan dalam penyusunan AKD hanya sebagai pelengkap saja, sesuai dengan kesepakatan maka kami mengajukan penolakan terhadap penetapan ketua definitif DPRK Aceh Jaya," jelasnya.

Sambunya, Pihaknya juga meminta kepada DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya agar tidak meneruskan surat rekomendasi dari Dpp Partai Aceh untuk ketua difinitif sebelum adanya balasan dari DPP Partai Aceh.

"Kami meminta ketua DPW Pa Aceh Jaya tidak meneruskan rekomendasi tersebut ke sekretariat Dprk Aceh Jaya sebelum ada surat balasan dari DPP," tutupnya.(SN)