BANDA ACEH_ Indikasi megakorupsi pengadaan kapal Aceh Hebat yang menelan anggaran mencapai Rp 178 milyar dan proyek pembangunan 12 ruas jalan yang menelan APBA hingga Rp 1,2 Triliun hingga saat ini masih misteri.

Namun sangat disayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan penyelidikan awal harus bungkam seribu bahasa tanpa penjelasan apa-apa di publik.

"Mengingat kondisi internal KPK yang semakin rapuh dan mungkin tak berdaya untuk mengungkapkan kasus mega korupsi tersebut, maka kami meminta agar kasus ini bisa diusut lagi dari awal oleh Kejaksaan Agung RI demi menyelamatkan marwah dan citra institusi penegakan hukum Indonesia di mata rakyat," ungkap Ketua DPW Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh, Mahmud Padang, Kamis, 20 Juni 2024.

Dia juga menyarankan, jika KPK tak lagi berdaya untuk menyelamatkan triliunan uang rakyat Aceh tersebut, maka kenapa tidak kasus itu diserahkan kepada kejagung untuk ditindaklanjuti. "Publik dapat melihat akhir-akhir ini pembongkaran kasus mega korupsi di Indonesia yang dilakukan kejagung lumayan masif dan patut diacungi jempol, sehingga kita berharap kejagung dapat turun tangan dan menuntaskan pengusutan indikasi megakorupsi di Aceh tersebut," harapnya.

Menurut Mahmud, pengungkapan indikasi mega korupsi pengadaan kapal Aceh Hebat dan proyek Multiyears dapat dijejaki dari awal pengaturan ketersediaan anggaran dan penandatangan MoU antara legislatif dan eksekutif. Salah satu pihak perwakilan legislatif yang nekat menandatangani MoU itu adalah mantan pimpinan DPRA Irwan Djohan, walaupun sudah ada rekomendasi dari komisi IV DPRA yang menolak penganggaran proyek tersebut.

"Kalau Kejagung turun bisa saja langsung periksa pihak legislatif yang melakukan penandatanganan MoU Proyek Multiyears itu seperti mantan pimpinan DPRA Irwan Djohan yang sudah mengakui ikut menandatangani, apakah dalam penandatanganan MoU tersebut ada transaksional atau gratifikasi/suap menyuap, bisa saja dengan barter penambahan pokir atau pemberian uang dan sebagainya, semua bisa saja terjadi. Pasalnya sosok bersangkutan berani menandatangani MoU Proyek tersebut padahal komisi DPRA terkait sudah melakukan penolakan, sehingga jadi pertanyaan publik ada apa dibalik semua itu hingga ada persetujuan pimpinan DPRA (penandatanganan MoU) yang mengabaikan prinsip kolektif kelembagaan," bebernya.

Jadi, kata Mahmud, pengusutan indikasi megakorupsi Kapal Aceh Hebat dan Proyek MYC pembangunan belasan ruas jalan itu bisa dimulai dari hulu ke hilir, mulai dari kemungkinan adanya indikasi suap menyuap dalam penganggaran dan penandatanganan MoU hingga pengaturan tender, lalu hasil pelaksanaan pekerjaan. "Pada saat pengaturan tender juga ditemukan berbagai kejanggalan oleh elemen sipil dan BPKP saat itu terkait adanya indikasi pengaturan tender, bahkan ketika pelaksanaan juga sudah ada temuan-temuan BPK RI bahkan elemen sipil pun ikut melihat berbagai kejanggalan saat itu," jelasnya.

Namun, lanjut Mahmud, KPK seakan tak bernyali untuk membongkar indikasi mega korupsi pengadaan Kapal Aceh Hebat dan Proyek MYC belasan ruas jalan dan jembatan tersebut. "Untuk itu, demi menyelamatkan marwah penegakan hukum Indonesia di mata rakyat Aceh, kami meminta agar Kejagung turun tangan dan turut membongkar serta mengusut tuntas indikasi megakorupsi tersebut. Kami minta ini benar-benar diusut dadi Hulu ke hilir dan ditetapkan tersangka tanpa pandang bulu, jangan sampai pemberantasan korupsi di Aceh hanya sebatas menyentuh yang kelas teri saja, sementara yang kelas kakap seperti pada indikasi megakorupsi tersebut dibiarkan begitu saja. Kita berharap indikasi mega korupsi itu dapat dibongkar dan tuntaskan sebelum akhir kepemimpinan Presiden Jokowi," tegasnya.

JAKARTA - Puluhan pemuda yang tergabung di dalam Forum Anti Korupsi Nasional melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis (7/3/2023) siang.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Akril meminta Kemendagri mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah Aceh, Bustami Hamzah.

Mereka juga mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Bustami karena diduga melakukan manipulasi dan praktek KKN.

"Kami Forum Anti Korupsi Nasional meminta agar lembaga anti rasuah KPK tidak ragu lagi untuk mengusut aktor-aktor yang ada di belakang skandal penambahan pokir siluman dalam APBA 2024 ini. Perlu diusut untuk memastikan aktor yang terlibat," tegas Akril dalam orasinya di depan gedung KPK RI.

Orator menyebutkan, dalam kasus penambahan anggarn pokir siluman tersebut telah terjadi indikasi adanya potensi kejahatan yang terencana dalam penganggaran dana di Aceh yang diduga dilakukan oleh sekda Aceh sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

"KPK harus menerima laporan masyarakat untuk memeriksa Sekda Bustamai, agar semua terang benderang," tegasnya lagi.

Demontrans menilai buruknya kelakuan Sekda yang terjadi selama ini, hingga menyebabkan mosi tak percaya dari rakyat dan DPRA yang pada akhirnya muncul rekomendasi untuk copot Sekda.

Sebagaimana diketahui, Sekda Aceh diduga terlibat skandal Appendiks Jilid II dengan tema penambahan pokir. Keterlibatan Sekda Aceh semakin jelas dengan upaya berani yang dilakukannya yakni melarang SPKA melakukan rasionalisasi APBA untuk jatah program pokok pikiran (Pokir) DPRA.

Sekda Aceh, Bustami Hamzah dalam suratnya nomor: 900.1.1/1071 tanggal 25 Januari 2024 perihal tindak lanjut hasil evaluasi RAPBA TA 2024 menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran tidak dapat dilakukan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang menggunakan sumber dana terikat (DAU) seperti insentif fiskal, DBH Sawit, DBH CHT, DBH DR, Hibah, dan kegiatan pokok-pokok pikiran.

Surat itu memperlihatkan secara nyata bahwa Sekda Aceh Bustami sebagai Ketua TAPA bermaksud untuk mengamankan penambahan anggaran Pokir Dewan yang awalnya hanya sekitar Rp 400 miliar menjadi Rp 1,2 triliun. Sehingga masyarakat Aceh berharap agar semua dibongkar secara jelas kepada publik oleh KPK karena tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan penganggaran secara terencana, terstruktur dan sistematis.

JAKARTA_ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Hilirisasi Minerba Kementerian Investasi Hasim Daengbarang. Anak buah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia itu diperiksa terkait pengurusan izin dan tata ruang di Provinsi Maluku Utara.

"Dikonfirmasi antara lain pengurusan dalam perizinan dan tata ruang di Pemprov Maluku Utara," ujar juru bicara KPK Ali Fikri, seperti dikutip dari IDNTimes, Kamis, 25 Januari 2024.

Hal tersebut juga dikonfirmasi Penyidik KPK pada dua saksi lainnya. Mereka adalah PNS Dinas PUPR Maluku Utara, Rizal serta Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur Jalan, Ferdinand Siagian.

"Termasuk dugaan adanya pesan dan pengaruh khusus dari Tersangka AGK selaku Gubernur," ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan tujuh tersangka dalam dugaan korupsi dan manipulasi proyek infrastruktur di Maluku Utara itu. Mereka adalah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Kadis Perunahan dan Pemukiman Maluku Utara Adnan Hasanudin, serta Kepala Dinas PUPR Daud Ismail.

Kemudian Kepala BPPBJ Ridwan Arsan, ajudan Ramadhan Ibrahim, serta dua pihak swasta yakni Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.

Usai jadi tersangka, Abdul Ghani Kasuba meminta maaf. Menurutnya, hal ini merupakan risiko jabatan yang telah diemban selama sembilan tahun.

"Menurut saya, artinya sudah berusaha selama 2 periode, tapi akhirnya jabatan terakhir, tersandung persoalan seperti itu, saya kira itu risiko jabatan," ujar Abdul Ghani Kasuba sebelum masuk mobil tahanan KPK, Rabu (20/12/2023).              

SUBULUSSALAM - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS) kembali menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 18 Januari 2024.

Melihat kondisi Kota Subulussalam saat ini, AMPeS merasa miris dan menilai Walikota Subulussalam tidak becus mengkelola anggaran daerah.

Disana, AMPeS meminta Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki untuk menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa dan menyelidiki Walikota Subulussalam.

AMPeS juga menduga adanya kecurangan atau penyelewengan anggaran dana APBK. Terlihat, anggaran untuk pembayaran honorarium tenaga pendidik yang sudah disahkan di sidang paripurna akan tetapi belum juga di realisasikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.

AMPeS juga menyinggung terkait pinjaman dana PEN yang sebesar 108 M, dinilai tidak ada kejelasan peruntukan anggaran tersebut.

"Kami dari AMPeS meminta Pj Gubernur untuk segera menyurati KPK dalam rangka menyelidiki Walikota Subulussalam," sampai Fahrul, koordinator aksi. 

Sekaligus, AMPeS juga meminta Pj Guburnur Aceh agar menyurati KPK untuk menyelidiki ketua KONI Subulussalam. Disana, AMPeS menduga kuat dengan anggaran 2,2 M tanpa adanya LPJ menurut hasil dari pemeriksaan BPK.

Dalam aksi damai tersebut, AMPeS juga meminta kepada Gubenur Aceh Untuk menyampaikan tuntutannya tersebut langsung kepada Kapolda Aceh untuk turun tangan dalam penyelidikan anggaran Baitul Mall.

"Kami dari AMPeS juga menduga dana Baitul Mall Kota Subulussalam disalah gunakan oleh pihak tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam," cetusnya. (JD)