Dpra

Ketua DPRA Abaikan Undangan Kemendagri terkait Fasilitasi APBA 2024

BANDA ACEH- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang langsung Pj Gubernur Aceh, Ketua DPRA dan Inspektur Aceh untuk menghadiri rapat fasilitasi terkait keterlambatan penetapan APBA T.A. 2024. Undangan rapat nomor 900.1.1/1514/Keuda tertanggal 1 Meret 2024 yang ditandatangani Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr Drs Horas Panjaitan, M.Ec.Dev itu justru diabaikan dan tidak dihadiri oleh Ketua DPRA….

Ini Perolehan Kursi DPRA Dapil 1 Aceh

BANDA ACEH – Berdasarkan hasil proses penghitungan suara caleg DPRA Dapil 1 (Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang) dari 11 kursi 9 kursi diraih oleh partai politik nasional (parnas) dan 3 kursi direbut oleh Partai Lokal (Parlok) yaitu Partai Aceh (PA) dan PDA. Dari sejumlah partai peraih suara terbanyak DPRA Dapil Aceh 1, Partai Aceh menduduki…

Spanduk Minta Copot Sekda Aceh dan Ganti Ketua DPRA Bertebaran di Banda Aceh

BANDA ACEH – Tenaga Kontrak dan Rakyat Aceh semakin hari terlihat semakin kesal dengan tingkah Ketua DPRA dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang dinilai sengaja menghambat proses pengesahan APBA hingga membuat program pembangunan Aceh tak bisa berjalan dan gaji tenaga kontrak Pemerintah Aceh selama tiga bulan tak dibayarkan. Kekesalan tenaga kontrak dan berbagai…

Dinilai Rugikan Rakyat Aceh, Ketua DPRA dan Ketua TAPA Diminta Bertanggung Jawab atas Keterlambatan APBA 2024

BANDA ACEH_ Belum disahkannya APBA tahun anggaran 2024 hingga memasuki bulan terakhir triwulan pertama tahun ini membuat semua sektor di Aceh mengalami stagnan mulai dari pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi hingga program pembangunan Aceh. Tentunya, hal ini sangat merugikan rakyat Aceh. Koordinator Koalisi Mahasiwa Pemuda Antikorupsi (KoMPAK) Heru Setiawan mengatakan, pada awalnya sudah ada titik temu…

Ngotot Tak Teken APBA 2024, Ketua DPRA Dinilai Hambat Pelayanan Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Aceh

BANDA ACEH – Sikap Ketua DPR Aceh yang hingga saat ini masih ngotot tidak bersedia menandatangani dokumen APBA tahun anggaran 2024 secara nyata telah merugikan rakyat Aceh. Salah satu implikasi dari tidak ditandatanganinya dokumen APBA 2024 tersebut yakni sudah 3(tiga) bulan tenaga kontrak dan honoren di Pemerintah Aceh tidak menerima gaji. “Keterlambatan pengesahan APBA 2024…

Ketua DPRA Tak Kunjung Teken RAPBA 2024, Mahasiswa : Jangan Zalimi Tenaga Kontrak dan Rakyat Aceh

BANDA ACEH_ Hingga saat ini ketua DPR Aceh terlihat ngotot dan tak berkenan menandatangani dokumen RAPBA 2024, sehingga hal tersebut berdampak terhambatnya pelaksanaan pembangunan Aceh. “Sangat miris tentunya, hingga berakhir Februari 2024 persoalan qanun APBA 2024 ini juga tak bersedia ditandatangani oleh Ketua DPRA, sehingga program pemerintahan dan pembangunan Aceh tidak bisa dijalankan karena anggaran…

Aneh, Wakil Ketua DPRA Mengaku Tak Tahu Adanya Penambahan Anggaran Pokir 2024, Siapa Bermain?

BANDA ACEH_Dalam pembahasan R-APBA 2024 antara TAPA dan Banggar DPRA, perkiraan SiLPA tahun anggaran 2023 berubah menjadi Rp 400 miliar atau bertambah sekitar Rp132 miliar (33,2%) dari SiLPA yang dihitung berdasarkan realisasi keuangan APBA-P 2023 Per-SKPA sampai dengan 31 Desember 2023. Jika SiLPA APBA-P tahun anggaran 2023 sebesar Rp 400 miliar lebih, maka serapan anggaran…

Pendapat Akhir Pj Gubernur Aceh Terhadap Raqan RAPBA 2024

BANDA ACEH_ Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (18/12/2023) malam. Pendapat akhir Gubernur disampaikan Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam Sidang Paripurna DPRA yang dipimpin Wakil Ketua DPRA, Safaruddin….

Gerakan Perempuan Aceh Tolak Keputusan Komisioner Panwaslih Aceh

BANDA ACEH – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menetapkan lima komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Provinsi Aceh untuk periode 2023-2028.  Putusan Penetapan diumumkan pada sidang pleno hasil rekapitulasi nilai hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang rapat Komisi I DPRA, Kamis (14/12/2023) sore.  Keputusan ini menuai kritik keras…