TAPAKTUAN— Rencana eksplorasi tambang emas di kawasan Air Sialang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, memantik perlawanan terbuka dari masyarakat. Warga dari tiga desa menyatakan sikap tegas menolak rencana tersebut karena menilai keselamatan lingkungan dan ruang hidup warga tidak boleh dipertaruhkan atas nama eksploitasi sumber daya alam.
Penolakan itu disampaikan dalam musyawarah masyarakat yang dihadiri tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta warga Desa Air Sialang Hilir, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hulu di Masjid At-Taqwa, Jumat (31/7/2026) malam.
Musyawarah tersebut bukan sekadar forum penyampaian aspirasi. Pertemuan itu menjadi penegasan sikap bahwa masyarakat menghendaki setiap kebijakan yang menyangkut wilayah hidup mereka dijalankan secara terbuka, melibatkan warga, dan mengutamakan perlindungan lingkungan.
Bagi masyarakat, Air Sialang merupakan kawasan penyangga yang menopang sumber air bersih, lahan pertanian, dan kehidupan masyarakat. Kerusakan kawasan ini dikhawatirkan akan membawa dampak yang jauh melampaui nilai ekonomi yang dijanjikan dari aktivitas pertambangan.
Dalam forum itu, warga mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi meningkatnya risiko banjir, longsor, berkurangnya sumber air bersih, hingga rusaknya lahan pertanian apabila aktivitas pertambangan berlangsung tanpa perlindungan lingkungan yang memadai.
Tokoh masyarakat Samadua, Tgk. Miswar, menegaskan masyarakat tidak menolak investasi maupun pembangunan. Namun, menurutnya, pembangunan tidak boleh dibayar dengan hilangnya keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat.
“Kami khawatir dampak yang ditimbulkan akan lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Kalau lingkungan rusak, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” ujar Miswar.
Dalam musyawarah itu juga dipaparkan bahwa kawasan Air Sialang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik PT Mineral Mega Sentosa untuk komoditas emas seluas sekitar 739 hektare di Kecamatan Samadua. Tahap eksplorasi merupakan tahapan awal kegiatan pertambangan dan belum memasuki fase produksi.
Meski demikian, warga menilai keberadaan izin eksplorasi semestinya tidak mengurangi hak masyarakat untuk mengetahui secara utuh rencana kegiatan yang akan dilakukan, potensi dampaknya, serta bentuk perlindungan yang disiapkan bagi lingkungan dan masyarakat terdampak.
Dosen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Prof. Abdul Halim, mengingatkan bahwa pengalaman Aceh menghadapi berbagai bencana ekologis seharusnya menjadi pelajaran penting dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam.
“Hampir satu tahun berlalu sejak banjir bandang melanda Aceh, tetapi banyak masyarakat belum sepenuhnya pulih. Dampak bencana berlangsung jauh lebih lama daripada peristiwanya. Karena itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.
Forum Air Sialang Bersatu (ASB) berharap pemerintah tidak hanya menilai potensi ekonomi dari kegiatan pertambangan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan didasarkan pada transparansi, partisipasi publik, kajian lingkungan yang komprehensif, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang berpotensi terdampak.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…