Categories: Uncategorized

M Rafi Sekedang: LGBT Jangan Diberi Ruang di Acara Pemerintah, Pemda Didesak Bentuk Satgas Pengawasan

ACEH TENGGARA– Ketua Fraksi Silayakh DPRK Aceh Tenggara, M. Rafi Sekedang, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di ruang publik. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan dugaan keterlibatan individu yang disebutnya bagian dari komunitas LGBT dalam berbagai agenda resmi tanpa pengawasan yang jelas.

Rafi mengaku prihatin karena, menurut penilaiannya, terdapat individu yang diduga merupakan bagian dari komunitas LGBT kerap tampil sebagai pemandu acara di panggung hiburan, kegiatan lapangan terbuka, bahkan pada acara yang melibatkan instansi pemerintah.

“Kalau memang ada dugaan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan publik, pemerintah jangan menutup mata. Perlu ada pengawasan yang serius agar kegiatan pemerintah tetap selaras dengan norma yang dianut masyarakat Aceh,” kata Rafi.

Menurut Rafi, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar membiarkan polemik berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai perlu ada sistem pengawasan yang tegas terhadap setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas publik maupun yang diselenggarakan pemerintah.

Ia menegaskan, usulan pembentukan Satgas Pengawasan bukan dimaksudkan untuk melakukan tindakan di luar koridor hukum, melainkan memperkuat fungsi pengawasan pemerintah agar penyelenggaraan kegiatan resmi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan ruang pada setiap kegiatan. Jangan sampai muncul anggapan bahwa aktivitas yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat justru mendapat tempat dalam kegiatan resmi,” ujarnya.

Rafi juga meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penunjukan pemandu acara dan pengisi kegiatan pada seluruh agenda yang diselenggarakan atau difasilitasi pemerintah. Menurutnya, evaluasi itu penting agar kebijakan pemerintah tetap selaras dengan norma yang berlaku di Aceh dan tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Sultan Habibi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago