ACEH TENGGARA— Dugaan praktik prostitusi yang disebut berlangsung di kawasan Perumahan Suluk Titi Abri, Kabupaten Aceh Tenggara, kembali memantik perhatian publik. Di tengah berulangnya keluhan masyarakat, belum terlihat adanya langkah penegakan hukum yang dinilai mampu memberikan kepastian. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan penanganan dugaan pelanggaran yang telah lama menjadi keresahan warga.
Ketua Lembaga Anti Narkotika Nasional (LANN) Aceh Tenggara, Habibullah, mendesak Polres Aceh Tenggara segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menunjukkan bahwa setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti melalui proses yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Keresahan masyarakat bukan persoalan baru. Keluhan warga disebut telah berulang kali disampaikan kepada instansi terkait, termasuk Satpol PP. Namun hingga kini masyarakat menilai belum ada penanganan yang memberikan kepastian sehingga keresahan terus berlanjut,” kata Habibullah, Jumat (31/7/2026).
LANN menilai pembiaran terhadap dugaan yang terus berulang hanya akan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Menurut Habibullah, apabila dugaan tersebut benar, negara tidak boleh kalah oleh praktik yang merusak ketertiban umum dan nilai-nilai sosial. Sebaliknya, jika dugaan itu tidak terbukti, aparat juga berkewajiban menyampaikan hasil penyelidikan secara terbuka agar tidak terus memicu spekulasi.
“Apabila memang belum ditemukan pelanggaran, aparat perlu menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka. Namun apabila terdapat pelanggaran, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
LANN meminta Polres Aceh Tenggara tidak berhenti pada penerimaan laporan, melainkan segera melakukan penyelidikan lapangan, mengumpulkan alat bukti, dan menindak setiap pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran.
Secara khusus, LANN mendesak agar:
Menurut LANN, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan melalui penyelidikan yang objektif dan terbuka. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tataran menerima laporan, tetapi harus mampu menjawab keresahan masyarakat melalui tindakan nyata maupun penjelasan resmi apabila dugaan tersebut tidak terbukti.
“Masyarakat menunggu langkah konkret aparat penegak hukum. Apabila dugaan itu terbukti, pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hasil penyelidikan perlu diumumkan secara terbuka agar polemik yang berkembang di tengah masyarakat segera berakhir,” pungkas Habibullah.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…