Categories: Uncategorized

LANN Desak Polres Bongkar Dugaan Prostitusi di Suluk Titi Abri, Publik Pertanyakan Ketegasan Penegakan Hukum

ACEH TENGGARA— Dugaan praktik prostitusi yang disebut berlangsung di kawasan Perumahan Suluk Titi Abri, Kabupaten Aceh Tenggara, kembali memantik perhatian publik. Di tengah berulangnya keluhan masyarakat, belum terlihat adanya langkah penegakan hukum yang dinilai mampu memberikan kepastian. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan penanganan dugaan pelanggaran yang telah lama menjadi keresahan warga.

Ketua Lembaga Anti Narkotika Nasional (LANN) Aceh Tenggara, Habibullah, mendesak Polres Aceh Tenggara segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menunjukkan bahwa setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti melalui proses yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Keresahan masyarakat bukan persoalan baru. Keluhan warga disebut telah berulang kali disampaikan kepada instansi terkait, termasuk Satpol PP. Namun hingga kini masyarakat menilai belum ada penanganan yang memberikan kepastian sehingga keresahan terus berlanjut,” kata Habibullah, Jumat (31/7/2026).

LANN menilai pembiaran terhadap dugaan yang terus berulang hanya akan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Menurut Habibullah, apabila dugaan tersebut benar, negara tidak boleh kalah oleh praktik yang merusak ketertiban umum dan nilai-nilai sosial. Sebaliknya, jika dugaan itu tidak terbukti, aparat juga berkewajiban menyampaikan hasil penyelidikan secara terbuka agar tidak terus memicu spekulasi.

“Apabila memang belum ditemukan pelanggaran, aparat perlu menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka. Namun apabila terdapat pelanggaran, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

LANN meminta Polres Aceh Tenggara tidak berhenti pada penerimaan laporan, melainkan segera melakukan penyelidikan lapangan, mengumpulkan alat bukti, dan menindak setiap pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran.

Secara khusus, LANN mendesak agar:

  • Dugaan praktik prostitusi di Perumahan Suluk Titi Abri diperiksa secara menyeluruh, profesional, dan transparan.
  • Setiap pihak yang terbukti melanggar hukum diproses tanpa pengecualian.
  • Langkah penegakan hukum dilakukan secara tuntas agar dugaan praktik serupa tidak terus berkembang dan meresahkan masyarakat.

Menurut LANN, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan melalui penyelidikan yang objektif dan terbuka. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tataran menerima laporan, tetapi harus mampu menjawab keresahan masyarakat melalui tindakan nyata maupun penjelasan resmi apabila dugaan tersebut tidak terbukti.

“Masyarakat menunggu langkah konkret aparat penegak hukum. Apabila dugaan itu terbukti, pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hasil penyelidikan perlu diumumkan secara terbuka agar polemik yang berkembang di tengah masyarakat segera berakhir,” pungkas Habibullah.

Sultan Habibi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago