Categories: Nasional

Pemerhati Intelijen : Praktik Mafia Perbankan oleh Bank UOB Indonesia, Ancaman Serius bagi Penguatan Perbankan Nasional

JAKARTA– Pemerhati intelijen, Sri Radjasa MBA menyampaikan keprihatinan mendalam atas terungkapnya dugaan praktik mafia perbankan yang melibatkan PT Bank UOB Indonesia. Kasus ini dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap dunia perbankan nasional, terutama di tengah upaya strategis Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjalankan program penguatan perbankan.

Sebagaimana diketahui, mulai September 2025, pemerintah akan menempatkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank umum. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas, memperluas penyaluran kredit, dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun, menurut Sri Radjasa, kebijakan ini berpotensi menghadapi risiko serius jika praktik mafia perbankan tetap dibiarkan tanpa penindakan tegas.

Kasus yang menimpa PT Bank UOB Indonesia mencuat melalui dugaan penggelapan dokumen SHGB No. 81 milik nasabah, yang diduga dilakukan secara sistematis dengan melibatkan oknum pejabat BPN Kabupaten Tangerang serta aparat peradilan dalam putusan No. 754/Pdt-G/2023/PN JKT PST dan putusan banding No. 1231/PDT/2024/PT DKI. Selain itu, modus yang muncul dalam kasus ini mencakup pemalsuan dokumen otentik notaris dan pemberian keterangan palsu di muka persidangan.

“Praktik ini bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan indikasi kejahatan terorganisasi yang melibatkan berbagai institusi. Hal ini jelas mengancam integritas sistem perbankan kita,” ujar Sri Radjasa MBA.

Ia menambahkan, lemahnya fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperburuk keadaan. “Jika OJK tidak segera mengambil langkah tegas, kepercayaan publik akan semakin terkikis. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi utama perbankan,” tegasnya.

Sri Radjasa menekankan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan. “Jangan sampai dana rakyat yang dikucurkan melalui program penguatan perbankan justru menjadi bancakan mafia perbankan. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas harus segera bertindak,” tegasnya.(DNQ/RED)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago