ACEH kembali dihadapkan pada sebuah ironi. Di tengah janji besar otonomi khusus yang digadang sebagai jalan menuju kemandirian, kabar penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pembangunan Aceh (PT PEMA) ke luar daerah justru menyeruak. Bukan sekadar pelanggaran administratif, ini adalah pengkhianatan terhadap moralitas publik, dimana uang rakyat yang seharusnya kembali kepada rakyat, justru tersesat di luar pagar rumahnya sendiri.
CSR, dalam literatur tata kelola perusahaan, bukanlah sedekah, melainkan kewajiban hukum. PP Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan dengan jelas: perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lebih jauh, di Aceh, Pergub Nomor 65 Tahun 2016 menegaskan dana CSR harus diprioritaskan untuk masyarakat Aceh. Bahkan, aturan internal PT PEMA melalui Pedoman Direksi 001 tahun 2022 menutup celah aliran dana ke luar daerah. Jika semua regulasi sudah terang benderang, mengapa dana itu tetap mengalir keluar? Apakah aturan hanya sekadar kertas, atau ada tangan-tangan nakal yang sengaja membelokkannya?
Masalahnya bukan hanya soal legalitas, melainkan soal keadilan. John Rawls, dalam teori keadilan distributifnya, mengajarkan bahwa kebijakan publik harus memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling lemah. Tetapi di Aceh, ketika mahasiswa kesulitan membayar biaya kuliah, sekolah-sekolah masih bocor dan rusak, serta pengangguran menganga lebar, justru dana CSR dipakai untuk pihak di luar Aceh. Ini bukan hanya ironi, melainkan pelecehan terhadap amanah rakyat.
Lebih pahit lagi jika kita menoleh pada data. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Aceh pada Maret 2025 masih di kisaran 14,2 persen, tertinggi di Sumatra, dengan jumlah pengangguran terbuka mencapai lebih dari 160 ribu jiwa. Bahkan di beberapa kabupaten seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Selatan, angka pengangguran pemuda mencapai dua digit. Ironis, ketika anak-anak muda Aceh berjuang melawan keterbatasan, dana CSR justru tersesat ke luar daerah.
Kontras ini semakin tajam jika kita bandingkan dengan daerah lain. Jawa Barat, misalnya, melalui BUMD energi PT Migas Hulu Jabar (MUJ), menyalurkan dana CSR untuk program beasiswa mahasiswa, pemberdayaan UMKM, hingga pelatihan energi terbarukan di desa-desa. Program itu terukur, transparan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Kalimantan Timur bahkan lebih progresif: CSR BUMD mereka diarahkan untuk program kesehatan ibu-anak, rehabilitasi lingkungan pasca tambang, hingga pembangunan sekolah vokasi. Artinya, di tempat lain, CSR BUMD bukan sekadar simbol, tapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan sosial.
Di sisi lain, UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), yang selama ini dijadikan legitimasi pengelolaan kekayaan Aceh secara mandiri, juga tercoreng. Apa artinya otonomi khusus bila uang rakyat yang dikelola BUMD justru dialirkan ke luar? Otonomi hanya akan menjadi retorika kosong bila prinsip “dana untuk rakyat” tidak ditegakkan.
Kasus ini juga mengguncang kredibilitas politik. DPRA kini berada di persimpangan. Diam berarti mengkhianati mandat rakyat. Mereka memiliki instrumen konstitusional berupa hak interpelasi, hak angket, hingga rekomendasi pemberhentian Direksi. Pertanyaan publik sederhana, beranikah DPRA menggunakan hak itu, atau justru memilih menutup mata demi kenyamanan politik?
Gubernur Aceh pun tidak bisa bersembunyi di balik retorika. Sebagai pemegang kewenangan pembinaan dan pengawasan BUMD, gubernur harus menindak. Membiarkan kasus ini berarti membiarkan preseden berbahaya, bahwa dana rakyat boleh mengalir ke luar tanpa konsekuensi. Ini bukan persoalan nilainya yang dianggap hanya Rp 20 juta, namun ini bicara marwah dan pembuktian ketegasan seorang kepala daerah yang menjadi salah satu tolak ukur paham atau tidak akan suasana hati rakyatnya.
Namun, kritik tanpa solusi hanya akan berakhir sebagai keluhan. Maka, ada beberapa langkah korektif yang mendesak ditempuh. Pertama, mekanisme transparansi CSR, dimana setiap rupiah yang disalurkan harus diumumkan secara terbuka, baik melalui situs resmi maupun laporan periodik yang dapat diakses publik. Kedua, partisipasi masyarakat sipil, dengan perencanaan dan distribusi CSR harus melibatkan kampus, LSM lokal, dan tokoh masyarakat agar tepat sasaran. Ketiga, kontrol politik oleh DPRA dengan melaksanakan rapat dengar pendapat rutin harus menjadi forum akuntabilitas, bukan basa-basi. Dan keempat, sanksi tegas, apabila terbukti menyalahi aturan, direksi wajib dicopot dan diproses hukum. Tanpa mekanisme korektif ini, CSR hanya akan menjadi celah baru bagi praktik rente.
Skandal CSR PEMA adalah potret krisis tata kelola di Aceh. Ia menunjukkan betapa jauh jarak antara regulasi dan praktik, antara janji otonomi khusus dan kenyataan di lapangan. Jika tidak ditindak, publik akan semakin yakin bahwa BUMD atau dengan bahasa kekhususan Aceh disebut BUMA hanyalah sapi perah elit, bukan instrumen kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, kita kembali pada pertanyaan mendasar, beranikah para pemimpin Aceh menegakkan amanah, ataukah mereka memilih membiarkan uang rakyat terus tersesat, hingga otonomi khusus tak lebih dari jargon tanpa jiwa?.
Penulis : Ahyadin Anshar (Komunikator Publik dan Sosial / Mahasiswa Informatika Universitas Ubudiyah Indonesia)
Notes: Kolom opini adalah pendapat, gagasan, pandangan dan tanggung jawab sepenuhnya penulis
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…