BANDA ACEH– Pemerhati sosial politik Fadhli Irman mempertanyakan arah implementasi kekhususan Aceh dalam tata kelola sektor pertambangan. Menurutnya, kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mempermudah ekspansi investasi.
“Kita meminta Pemerintah Aceh dan DPRA memaksimalkan kekhususan Aceh yang termaktub dalam UUPA untuk kemaslahatan rakyat, bukan menjadi sarana peubloe nanggroe,” kata Fadhli, Senin (27/7/2026).
Pernyataan itu disampaikan di tengah bertambahnya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di sejumlah wilayah Aceh. Menurut Fadhli, persoalan utama bukan banyaknya izin yang diterbitkan, melainkan transparansi prosesnya dan sejauh mana masyarakat dilibatkan sebelum izin diberikan.
Ia mengaku menerima laporan dari warga yang baru mengetahui lahannya telah masuk ke dalam kawasan IUP eksplorasi setelah izin diterbitkan.
“Tiba-tiba lahan masyarakat sudah masuk dalam kawasan IUP eksplorasi perusahaan tambang tanpa ada sosialisasi dan pemberitahuan. Padahal tidak satu hektare pun tanah di Aceh ini milik investor. Yang ada tanah adat, tanah negara, dan tanah masyarakat,” ujarnya.
Fadhli menilai praktik tersebut berpotensi memicu konflik agraria apabila penetapan wilayah izin tidak dilakukan secara terbuka dan mengabaikan partisipasi masyarakat yang terdampak.
Ia juga menyoroti kebijakan mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurutnya, hingga kini masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap jalur legal untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sementara mekanisme perizinan bagi perusahaan dinilai lebih jelas.
“Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 belum memberikan kepastian yang memadai terkait WPR. Akibatnya, masyarakat yang ingin menambang secara legal belum memperoleh ruang yang cukup,” katanya.
Menurut Fadhli, kondisi itu melahirkan paradoks. Di satu sisi pemerintah gencar menindak pertambangan tanpa izin, tetapi di sisi lain penyediaan ruang legal bagi masyarakat melalui penetapan WPR belum berjalan optimal.
Ia juga mengkritik stigma yang kerap dilekatkan kepada pertambangan rakyat.
“Setiap upaya melegalisasi pertambangan rakyat selalu dihadapkan pada tuduhan ilegal, tidak ramah lingkungan, dan sebagainya. Padahal pemerintah sendiri belum menyediakan ruang legal maupun pembinaan agar kegiatan pertambangan rakyat memenuhi standar lingkungan,” ujarnya.
Fadhli mendesak Pemerintah Aceh mengevaluasi seluruh izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan, memastikan setiap izin memenuhi prinsip transparansi, perlindungan hak masyarakat, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Selain itu, ia meminta pemerintah memprioritaskan percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagai dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat sehingga masyarakat memiliki akses legal dalam mengelola sumber daya alam.
“Kekhususan Aceh akan kehilangan maknanya apabila akses terhadap pengelolaan sumber daya alam lebih mudah dinikmati perusahaan daripada masyarakat yang sejak lama hidup berdampingan dengan wilayah tersebut. Jangan sampai rakyat Aceh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” kata Fadhli.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…