Categories: Hukum

Jejak Perambahan Hutan di Peudada, Polda Aceh Bidik Aktor di Balik Layar

BANDA ACEH – Penyelidikan dugaan perambahan hutan di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, membuka tabir baru soal praktik pembukaan lahan ilegal yang diduga berkaitan dengan ekspansi perkebunan. Polda Aceh melalui Subdit Tipidter Ditreskrimsus tengah menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik penggundulan hutan produksi tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Komisaris Besar Zulhir Destrian, mengatakan timnya sudah beberapa hari mengumpulkan keterangan di dua desa Peudada. Dari informasi awal, lahan yang dibuka dengan dalih pertanian rakyat ternyata terindikasi diarahkan untuk kepentingan perkebunan skala besar. “Kami fokus pada dugaan tindak pidana perkebunan serta perusakan hutan,” ujar Zulhir, Jumat, 12 September 2025.

Instruksi Kapolda Aceh, Irjen Marzuki Ali Basyah jelas bahwa siapa pun yang terbukti bermain di balik praktik ini akan diseret ke meja hukum. Zulhir menyebut penyidik tidak hanya menargetkan pelaku lapangan. “Kami membidik aktor yang mungkin mendanai dan mengendalikan pembukaan lahan ini,” katanya.

Penyidik kini berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II. Dari catatan dinas, kawasan hutan produksi di Peudada selama ini kerap menjadi incaran karena aksesnya yang relatif mudah dan nilai ekonominya tinggi bagi perkebunan kelapa sawit. “Karena itu, kami perlu data akurat untuk memastikan apakah ada keterkaitan dengan jaringan usaha tertentu,” tambahnya.

Peudada bukanlah kasus tunggal. Dalam lima tahun terakhir, Bireuen masuk daftar wilayah rawan alih fungsi hutan menjadi kebun sawit. Pola yang muncul serupa yaitu lahan dibuka oleh kelompok kecil, lalu perlahan beralih ke tangan pemodal besar. Aparat menduga pola ini kembali berulang di Peudada.

Di tengah penyelidikan, Zulhir mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi kabar simpang siur. Namun, ia juga meminta publik tetap kritis. “Kasus ini akan kami buka setransparan mungkin. Jika terbukti ada cukong besar di baliknya, tidak ada alasan bagi kami untuk menutup-nutupi,” tegasnya. (RIL)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago