HUKUM selalu diklaim netral. Namun di tangan kekuasaan yang rakus wewenang, ia dapat berubah menjadi alat penakut yang sah. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sejak 2 Januari 2026 menandai babak baru itu. Negara tampak semakin lihai menyembunyikan watak otoritariannya di balik bahasa hukum.
Kekhawatiran publik bukan tanpa dasar. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, yang beranggotakan YLBHI, ICJR, KontraS, SAFEnet, hingga Amnesty International Indonesia yang menyatakan Indonesia berada dalam kondisi darurat hukum. Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menyebutnya sebagai tanda bangkitnya kembali rezim otoritarian. Hukum pidana tidak lagi sekadar instrumen keadilan, melainkan mekanisme kontrol sosial.
KUHP baru memperluas ruang kriminalisasi, terutama terhadap ekspresi dan kritik warga. Sementara KUHAP baru menambah daftar kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, tanpa pengawasan yudisial yang memadai. Dengan dalih “keadaan mendesak”, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran rekening, hingga pembatasan ruang digital dapat dilakukan tanpa izin pengadilan. Dalam negara hukum, kewenangan semacam ini seharusnya menjadi pengecualian. Kini, ia justru dijadikan aturan.
Masalahnya, perluasan kekuasaan ini terjadi di atas fondasi penegakan hukum yang rapuh. World Justice Project Rule of Law Index menempatkan Indonesia di peringkat 92 dari 142 negara. Angka ini menegaskan rendahnya akuntabilitas aparat dan lemahnya perlindungan hak asasi. Dalam praktik, malicious investigation dan peradilan sesat bukan lagi cerita pinggiran, melainkan bagian dari keseharian sistem peradilan pidana.
Proses kelahiran KUHAP baru sendiri sarat cacat prosedural. Pembahasan dilakukan tergesa-gesa, partisipasi publik direduksi, dan aturan turunan belum tersedia. Hak publik untuk didengar dan dipertimbangkan sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi, justru sekadar menjadi formalitas. Kekosongan regulasi pelaksana memberi ruang tafsir sepihak aparat, yang rawan ditarik ke kepentingan politik penguasa.
Dalam situasi ini, anekdot pahit kembali relevan, yaitu jika ingin mencari orang baik, jangan mencarinya di ruang kekuasaan, tapi di balik jeruji besi. Sindiran ini mencerminkan krisis kepercayaan yang akut. Hukum kehilangan wibawanya karena ia tidak lagi menghadirkan keadilan, melainkan ketakutan.
Tanggung jawab konstitusional kini bertumpu pada Presiden Prabowo Subianto. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Dalam krisis hukum, diam bukanlah pilihan netral. Ia adalah sikap politik. Presiden dituntut tidak sekadar menjadi pengelola kekuasaan, tetapi penjaga konstitusi.
Krisis ini diperparah oleh disfungsi peradilan yang kronis. Simon Butt, dalam Judicial Dysfunction in Indonesia (2023), menggambarkan peradilan Indonesia sebagai institusi yang terjebak dalam korupsi struktural. Gary Goodpaster bahkan menyebut sistem hukum Indonesia lebih dapat diandalkan untuk melindungi korupsi ketimbang menegakkan keadilan. Ketika hukum kehilangan kredibilitasnya, negara kehilangan legitimasi moral.
Indonesia sebetulnya punya pilihan lain. Georgia, negara bekas komunis, membuktikan bahwa reformasi hukum radikal mungkin dilakukan. Aparat korup disingkirkan, transparansi ditegakkan, dan presiden berdiri sebagai benteng terakhir konstitusi. Reformasi semacam ini menuntut keberanian politik, bukan sekadar retorika hukum.
Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan, apakah Indonesia akan terus memelihara hukum tanpa wajah keadilan, atau berani mengoreksi arah sebelum negara benar-benar berubah menjadi mesin ketakutan yang sah? Dalam negara demokrasi, hukum seharusnya menenangkan warga, bukan membuat mereka belajar hidup dalam rasa takut.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…