Pergantian kekuasaan kerap dipahami sebagai momentum koreksi. Publik berharap hadirnya jarak antara rezim lama dan kepemimpinan baru, terutama setelah satu dekade pemerintahan yang meninggalkan banyak catatan kritis. Namun, setahun lebih setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik, harapan itu perlahan memudar. Yang tampak bukan pembaruan, melainkan keberlanjutan pola kekuasaan lama dalam bentuk yang lebih rapi dan sistematis. Negara kini berada dalam kepungan patronase.
Sejak awal, arah itu terbaca jelas dari pembentukan kabinet. Struktur pemerintahan yang gemuk, sarat kompromi politik, dan dipenuhi wajah-wajah lama, menunjukkan bahwa konsolidasi elite lebih diprioritaskan dibanding perombakan tata kelola. Jabatan publik tidak sepenuhnya didistribusikan berdasarkan kompetensi dan integritas, melainkan sebagai alat negosiasi kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, negara berfungsi sebagai ruang bagi transaksi elite, bukan sebagai instrumen pelayanan publik.
Dalam kajian politik, pola tersebut dikenal sebagai politik patronase, ketika relasi kekuasaan dibangun atas dasar balas jasa dan loyalitas, bukan meritokrasi. Patronase menciptakan ketergantungan struktural antara penguasa dan jejaring pendukungnya. Dampaknya, kebijakan negara tidak lagi diarahkan untuk kepentingan jangka panjang rakyat, melainkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara para patron.
Janji pemberantasan korupsi yang menjadi bagian dari Asta Cita Prabowo–Gibran hingga kini belum menunjukkan pergeseran mendasar. Penegakan hukum tampak selektif dan berhenti pada aktor-aktor lapangan. Sementara itu, figur-figur kunci yang terhubung dengan kekuasaan tetap berada di luar jangkauan hukum. Korupsi tidak dibongkar sebagai kejahatan sistemik, melainkan dikelola agar tidak mengganggu stabilitas politik.
Data Indonesia Corruption Watch mencatat sedikitnya 212 kasus korupsi di lingkungan BUMN sepanjang 2016–2023 dengan kerugian negara mencapai Rp64 triliun. Angka ini seharusnya mendorong pembenahan menyeluruh. Namun revisi UU BUMN yang disahkan pada Februari 2025 justru membuka ruang baru bagi pembentukan Danantara, entitas yang dinilai minim transparansi dan diberi perlindungan hukum khusus. Ketika negara menciptakan kekebalan hukum bagi lembaga tertentu, prinsip kesetaraan di hadapan hukum kehilangan maknanya.
Warisan produk hukum bermasalah dari pemerintahan sebelumnya, seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, dan UU Minerba, bukan hanya dipertahankan, tetapi diperluas. Revisi UU Minerba terbaru memperlihatkan bagaimana regulasi digunakan sebagai alat politik patronase, untuk merawat jejaring dukungan kekuasaan, termasuk melalui organisasi-organisasi tertentu. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai pagar pembatas kekuasaan, melainkan sebagai pelumas kepentingan.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah sikap permisif terhadap pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika aturan turunan secara terbuka bertentangan dengan putusan MK dan justru didorong untuk dilegitimasi, konstitusi kehilangan wibawanya. Dalam negara demokratis, kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah fondasi utama. Tanpa itu, hukum berubah menjadi sekadar formalitas.
Presiden Prabowo kerap menekankan pentingnya keberlanjutan dan secara terbuka menyebut Presiden Joko Widodo sebagai “guru politik”. Namun keberlanjutan tidak identik dengan pembiaran atas kekeliruan masa lalu. Seorang negarawan justru diukur dari keberaniannya mengambil jarak, melakukan koreksi, dan menempatkan kepentingan publik di atas loyalitas personal maupun kepentingan politik jangka pendek.
Fenomena yang belakangan populer disebut sebagai “Indonesia Gelap” bukan sekadar ekspresi emosional. Ia merupakan refleksi dari meredupnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi secara simultan. Negara tampak semakin tertutup, dengan ruang kritik yang menyempit dan oposisi yang dilemahkan. Patronase menjadi mekanisme utama pengelolaan kekuasaan, menggantikan akuntabilitas dan transparansi.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kekuasaan yang dikepung patronase pada akhirnya rapuh. Ia mungkin tampak stabil di permukaan, tetapi kehilangan legitimasi moral di mata rakyat. Reformasi 1998 lahir bukan karena negara runtuh secara administratif, melainkan karena kepercayaan publik telah habis.
Demokrasi tidak mati dalam satu malam. Ia melemah perlahan, ketika kompromi demi kompromi dibiarkan tanpa koreksi. Negara yang terus berada dalam kepungan patronase sedang mempertaruhkan masa depannya sendiri. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah republik ini masih demokratis, melainkan berapa lama demokrasi itu dibiarkan bertahan tanpa keberanian untuk membebaskan diri dari belenggu patronase.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…