ACEH SELATAN – Isu makanan berbelatung di Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) Aceh Selatan semula hanya terlihat sebagai kisah menjijikkan. Namun, semakin lama kisah ini bergulir, semakin tercium aroma lain yaitu indikasi persaingan bisnis dalam pengadaan makan-minum bernilai miliaran rupiah.
Secara logika biologi, tudingan itu janggal. Fajri Amir, pemuda Aceh Selatan, merujuk pada kajian entomologi forensik yang menyebutkan belatung (larva lalat) membutuhkan waktu 8 hingga 20 jam untuk menetas dari telur. “Makanan pagi dimasak subuh, siang jam 11, malam sore hari. Mustahil dalam hitungan 1-2 jam sudah berisi belatung, kecuali ditempatkan dari luar,” ujar Fajri Amir, Selasa, 16 September 2025.
Penjelasan ini mempersempit kemungkinan. Jika benar makanan langsung dikonsumsi setelah dimasak, maka hampir mustahil ada belatung. Pertanyaan pun muncul, apakah belatung itu berasal dari dapur vendor, atau justru muncul setelah distribusi?
Fajri mengingatkan, tugas vendor hanya sebatas memasak dan mengantarkan. Urusan pembagian makanan ke siswa berada di ranah internal madrasah tersebut. “Celah inilah yang sangat memungkinkan dimainkan pihak tertentu. Dalam sistem distribusi makanan berasrama, ada banyak titik rawan di luar kontrol penyedia,” jelasnya.
Anggaran pengadaan makan-minum MUQ, yang mencapai Rp1,6 miliar, menjadi magnet kompetisi. Seorang pejabat internal Kementerian Agama Aceh Selatan menyebut tender katering memang selalu diperebutkan. “Setiap tahun ada persaingan. Tidak jarang ada pihak yang memakai cara kotor untuk menjatuhkan lawan,” ujarnya.
Kecurigaan makin tajam ketika beredar foto dan video makanan berbelatung di media sosial. Padahal siswa MUQ dilarang membawa ponsel. Jika bukan siswa, siapa yang sengaja merekam? Apakah ada pihak internal atau eksternal yang hendak menciptakan kegaduhan?
Kasus serupa pernah terjadi. Pada 2022, di sebuah pesantren besar Jawa Barat, vendor katering dituduh menyajikan makanan basi. Belakangan terbukti, foto yang viral diproduksi pegawai internal yang berhubungan dengan pesaing penyedia.
Secara hukum, jalur pengadaan sudah jelas diatur dalam Perpres 16 tahun 2018. Vendor bertanggung jawab pada kualitas, sementara pengawasan berada di pundak pengguna. Bila ada sabotase, itu bisa masuk ranah pidana berupa penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP, hingga pencemaran nama baik sesuai UU ITE.
“Kalau terbukti ada pihak yang memanipulasi informasi, dampaknya bukan hanya merusak reputasi vendor, tapi juga merugikan siswa yang menjadi objek isu,” kata Fajri.
Ia mendesak pemerintah daerah menutup ruang bagi pihak-pihak yang terbiasa memakai cara kotor dalam persaingan tender.
Di permukaan, isu belatung ini tampak sepele. Namun di baliknya, tersimpan perebutan proyek katering bernilai besar. Vendor hanyalah pion dalam permainan panjang.
Kini, publik menunggu, apakah pemerintah Aceh Selatan berani menyelidiki persoalan ini secara transparan, atau membiarkannya menguap sebagai isu sesaat? Jika tidak, bisnis katering akan tetap menjadi ladang persaingan tak sehat, dengan aroma belatung yang jauh lebih busuk daripada makanan yang sempat jadi sorotan. (RED)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…