Categories: Opini

Revolusi ala Gen Z : Nepal-Indonesia dan Modus Baru Pembunuhan Demokrasi

KERUSUHAN yang meletup di Nepal beberapa waktu lalu menjadi bahan perdebatan akademis di kawasan Asia Selatan. Seorang mahasiswa magister di Kathmandu, Aayush Basyal, menilai bahwa gelombang protes di negaranya sesungguhnya dipengaruhi oleh gelombang serupa di negara tetangga, termasuk Indonesia. Pandangan ini menarik, karena memperlihatkan adanya pola yang hampir serupa dalam cara generasi Z mengekspresikan kekecewaan politik yakni sama-sama brutal, tanpa tokoh sentral, dan digerakkan oleh akumulasi frustrasi yang lama dipendam.

Bila ditelisik, kesamaan Nepal dan Indonesia bukan sekadar kebetulan. Kedua negara tengah menghadapi generasi baru yang tumbuh besar dalam atmosfer demokrasi yang dimanipulasi. Demokrasi yang mestinya hadir sebagai ruang partisipasi, justru dipelintir menjadi arena perebutan kekuasaan para elite politik dan oligarki. Dalam konteks ini, generasi Z bukan hanya sekadar saksi, melainkan korban utama dari “pembunuhan” demokrasi yang berlangsung sistematis.

Generasi Z lahir dan besar di tengah janji manis demokrasi yang tidak pernah ditepati. Mereka dicekoki slogan tentang kebebasan berekspresi, keadilan, dan keterbukaan, namun yang tampak sehari-hari adalah parade hedonisme elite, korupsi yang berulang, serta ketidakadilan yang terus beranak pinak. Di Nepal, indeks korupsi Transparency International 2024 masih menempatkan negara itu di urutan ke-108 dari 180 negara. Indonesia pun tak jauh berbeda, stagnan di peringkat 115. Angka ini berbicara lantang bahwa demokrasi yang diagung-agungkan tidak menghasilkan tata kelola yang bersih.

Tak heran bila generasi Z merespons dengan cara yang berbeda. Mereka memandang demokrasi bukan lagi janji, melainkan kebohongan yang diwariskan lintas generasi. Di ruang-ruang diskusi digital, istilah seperti “democracy is the biggest lie of modern politics (demokrasi adalah kebohongan terbesar dalam politik modern)” kian populer. Sebuah survei Edelman Trust Barometer 2024 menunjukkan hanya 39 persen responden muda di Asia percaya demokrasi mampu menjawab problem utama mereka, dari biaya hidup hingga akses pekerjaan. Angka ini adalah peringatan dini tentang rapuhnya legitimasi demokrasi di mata generasi yang akan segera mendominasi demografi politik.

Kemarahan generasi Z tidak lahir dalam ruang kosong. Mereka adalah generasi yang sejak dini akrab dengan dunia digital, dimana informasi tentang ketimpangan sosial, gaya hidup mewah elite, hingga skandal korupsi tersaji tanpa sensor. Apa yang dulu bisa ditutup rapat oleh penguasa kini tak lagi mungkin. Transparansi digital inilah yang kemudian mempercepat akumulasi frustrasi. Mereka menyaksikan sendiri bahwa janji reformasi di Indonesia, atau transisi demokrasi di Nepal, hanyalah drama panjang tanpa akhir bahagia.

Levitsky dan Ziblatt dalam How Democracies Die menulis bahwa matinya demokrasi tidak lagi datang dari kudeta militer atau pemberontakan bersenjata, melainkan justru dari pemimpin yang terpilih secara sah namun menggerogoti institusi dari dalam. Tesis itu kini menemukan cerminannya di Nepal dan Indonesia. Kedua negara sama-sama menghadapi elite politik yang sibuk mengutak-atik aturan demi memperpanjang kekuasaan, sementara generasi muda hanya dijadikan objek retorika.

Generasi Z lantas memilih jalan lain yaitu berupa aksi jalanan yang tanpa tokoh, tanpa manifesto ideologis yang kaku, dan sering kali berujung anarki. Inilah yang membuatnya sulit ditekan. Berbeda dengan gerakan mahasiswa era 1998 di Indonesia yang memiliki figur dan narasi jelas, gerakan Gen Z lebih cair, horizontal, dan mengandalkan viralitas. Mereka hadir seperti gelombang tiba-tiba, tanpa pusat, tapi menghantam keras.

Ini adalah tanda lahirnya revolusi gaya baru yaitu revolusi sunyi yang tidak membutuhkan orator atau manifesto. Sunyi, karena tidak ada tokoh yang bisa dinegosiasikan oleh negara, revolusioner, karena mampu menggeser persepsi publik bahwa demokrasi bisa digantikan dengan sesuatu yang lebih radikal.

Reformasi yang dulu diagungkan oleh generasi orang tua mereka kini dianggap jebakan. Alih-alih melahirkan pemerintahan bersih dan adil, reformasi di Indonesia melahirkan kultur politik transaksional, politik dinasti, dan gaya hidup flamboyan pejabat. Di Nepal pun, janji perdamaian pasca perang saudara tak pernah benar-benar diwujudkan. Akibatnya, bagi Gen Z, demokrasi hanyalah kedok untuk melanggengkan kepentingan minoritas elite.

Fenomena ini sejalan dengan gejala global. Di Amerika Serikat, survei Harvard Kennedy School 2023 menemukan bahwa 52 persen anak muda berusia 18-29 tahun tidak lagi percaya demokrasi mampu menyelesaikan masalah ketidaksetaraan. Di Prancis, gilets jaunes yang banyak diisi generasi muda menunjukkan pola perlawanan serupa. Ini artinya, kerusuhan Nepal dan Indonesia bukan anomali lokal, melainkan bagian dari krisis global kepercayaan generasi Z terhadap demokrasi.

Maka, jika hari ini kita menyaksikan jalan-jalan Kathmandu dan Jakarta terbakar oleh amarah generasi muda, itu sejatinya hanyalah gejala dari penyakit yang lebih dalam. Demokrasi dibunuh perlahan oleh mereka yang mestinya menjadi penjaganya. Gen Z sekadar mengumumkan kematian itu dengan caranya sendiri.

Apakah ini berarti generasi Z benar-benar menginginkan revolusi besar? Tidak ada jawaban tunggal. Namun satu hal pasti, mereka sudah menutup telinga dari retorika lama. Demokrasi yang ditawarkan para elite tak lagi punya daya pikat. Bagi mereka, satu-satunya jalan menuju keadilan adalah mengguncang sistem sampai akar-akarnya.

Dalam demonstrasi “Agustus Kelabu” di Indonesia, spanduk bertuliskan “Selamat Datang Revolusi Indonesia” sempat menjadi sorotan media. Sebuah kalimat sederhana, tapi mencerminkan kekecewaan kolektif yang dalam. Jika para penguasa tidak segera mengembalikan demokrasi ke jalurnya, generasi ini akan memilih jalan ekstrem. Bukan karena mereka haus kekerasan, tetapi karena mereka tidak lagi melihat alternatif yang layak.

Nepal dan Indonesia kini sama-sama berada di tepi jurang. Demokrasi bisa diselamatkan hanya jika elite politik berani menanggalkan syahwat kekuasaan dan mengembalikan makna demokrasi sebagai ruang partisipasi rakyat, bukan sekadar arena oligarki. Bila tidak, sejarah akan mencatat bahwa demokrasi di Asia bukan mati karena kudeta militer, melainkan dibunuh oleh tangan-tangan yang mengaku menjaganya dan kematiannya diumumkan oleh generasi Z, dengan api dan amarah di jalanan.

 

 

 Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago