DALAM sejarah panjang dunia keuangan, kehancuran sebuah bank jarang bermula dari kerugian finansial semata. Ia hampir selalu dimulai dari pengkhianatan terhadap kepercayaan. Ketika kepercayaan rusak, semua neraca keuangan kehilangan makna. Kasus dugaan penggelapan aset nasabah oleh PT Bank UOB Indonesia bukan sekadar sengketa perdata antara bank dan kliennya, melainkan gejala yang lebih dalam runtuhnya moralitas dalam sistem hukum dan perbankan nasional.
Kisah ini bermula dari Hardi Wijaya Kusuma, seorang nasabah yang menyerahkan sertifikat tanah SHGB No. 81 seluas 17.220 meter persegi di Kabupaten Tangerang kepada wakil direktur Bank UOB Indonesia sebagai jaminan bonafiditas. Nilai aset itu mencapai Rp87,7 miliar merupakan jumlah yang tak kecil. Namun, perjanjian kredit yang menjadi dasar hukum transaksi tak pernah ada. Sertifikat itu pun tak pernah kembali. Ironisnya, pada tahun 2024, dokumen tersebut justru diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh pihak bank tanpa izin pemilik sahnya. Sebuah tindakan yang, dalam logika hukum, memenuhi unsur penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan.
Masalah ini menjadi semakin kelam ketika muncul dugaan adanya penyuapan dan kolusi antara pihak bank dengan oknum aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Di titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang pelanggaran administratif atau kesalahan prosedur, melainkan tentang konspirasi sistemik yang menggabungkan kuasa uang dan kekuasaan hukum dalam satu meja transaksi.
Namun, di tengah pekatnya aroma ketidakadilan itu, muncul secercah cahaya dari lembaga yang selama ini jarang menjadi sorotan publik yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Melalui Surat Teguran Nomor 3806/BP/PW 1.1.1/IX/2025 tertanggal 9 September 2025, Bawas MA menegur Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan klarifikasi dalam waktu 14 hari terkait dugaan kolusi dalam putusan Nomor 754/Pdt-G/2023/PN JKT PST dan putusan banding Nomor 2231/PDT/2024/PT DKI.
Tindakan ini penting bukan hanya karena menyoal satu kasus, tetapi karena menyentuh jantung persoalan integritas peradilan. Dalam sistem hukum modern, pengawasan yudisial adalah napas terakhir bagi marwah keadilan. Ketika lembaga pengawas berani menegur pengadilan dalam kasus yang menyeret bank asing besar, publik kembali melihat bahwa masih ada sisa-sisa moral yang belum sepenuhnya dibeli oleh kekuasaan uang.
Tetapi keberanian itu juga menghadirkan pertanyaan yang lebih besar, mengapa lembaga pengawasan justru harus menjadi aktor tunggal yang bergerak, sementara aparat penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung dan KPK masih diam? Jika dugaan suap dan penggelapan benar adanya, maka ini bukan lagi ranah etik peradilan, melainkan kejahatan ekonomi dan korupsi lintas lembaga. Negara tidak boleh membiarkan kasus ini berhenti pada surat teguran. Ia harus diusut hingga ke akar, karena yang dipertaruhkan bukan hanya uang nasabah, melainkan kepercayaan publik terhadap hukum dan sistem keuangan nasional.
Dalam literatur klasik hukum ekonomi, “trust” atau kepercayaan publik merupakan modal tak tertulis yang menopang seluruh sistem finansial. Tanpa kepercayaan, hukum kehilangan legitimasi, dan bank kehilangan nasabahnya. Itulah sebabnya, krisis besar seperti Krisis Moneter 1998 bukan semata akibat tekanan eksternal, tetapi berakar pada runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap bank dan negara. Kini, dua dekade kemudian, gejala yang sama mulai tampak kembali, hanya dengan wajah yang lebih rapi dan metode yang lebih halus.
Filsafat hukum menempatkan keadilan sebagai puncak tertinggi dari moralitas publik. Aristoteles menyebutnya sebagai “virtue of the state” yakni keutamaan negara. Artinya, ketika hukum tunduk pada uang, maka negara kehilangan keutamaannya. Dalam konteks kasus UOB, persoalannya bukan sekadar pelanggaran kontrak, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip dasar negara hukum. Jika lembaga peradilan bisa dibeli, maka keadilan berubah menjadi komoditas, dan hukum menjadi sekadar teks tanpa jiwa.
Langkah Bawas MA patut diapresiasi sebagai bentuk resistensi moral terhadap dominasi kuasa ekonomi atas hukum. Namun, langkah ini juga mengingatkan kita bahwa sistem pengawasan internal tak akan pernah cukup tanpa dukungan penegakan eksternal. Keadilan tidak akan tumbuh dalam ruang tertutup. Ia membutuhkan keberanian kolektif lembaga negara untuk menolak suap, menentang manipulasi, dan menegakkan kebenaran bahkan terhadap kekuatan besar seperti bank internasional.
Kasus UOB harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan perbankan dan peradilan. Negara perlu memastikan bahwa setiap transaksi antara bank dan nasabah diatur dalam koridor hukum yang transparan, dan bahwa setiap pelanggaran ditindak tanpa pandang bulu, baik oleh lembaga keuangan domestik maupun asing.
Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan hanya nama baik Bawas MA, bukan pula reputasi UOB, tetapi roh keadilan itu sendiri. Bila kasus seperti ini berakhir tanpa kejelasan, maka pesan yang akan tertanam di benak publik sederhana namun mematikan: di Indonesia, uang lebih kuat daripada hukum.
Dan bila itu terjadi, maka kita tak lagi hidup dalam negara hukum, melainkan dalam negara transaksi, di mana keadilan adalah komoditas, dan kepercayaan publik hanyalah mitos yang perlahan menghilang di balik tirai mafia bank.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…