DELAPAN PULUH tahun perjalanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi refleksi mendalam tentang hubungan antara kekuasaan, rakyat, dan negara. Di tengah gegap gempita demokrasi yang kerap bising oleh tarik-menarik kepentingan elite, TNI berdiri sebagai institusi yang terus mencari keseimbangannya, tetap menjadi penjaga kedaulatan tanpa kehilangan jati diri sebagai tentara rakyat.
Reformasi 1998 lahir dengan semangat mengembalikan kekuasaan pada sipil, menegakkan supremasi hukum, dan menata ulang hubungan militer-politik. Namun, dalam praktiknya, supremasi sipil sering tereduksi menjadi slogan, seolah hanya berarti membatasi ruang gerak militer dari urusan publik. Padahal, dalam tata negara modern, supremasi sipil tidak identik dengan melemahkan militer, melainkan menegakkan keseimbangan fungsional antara otoritas politik dan kekuatan pertahanan.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah memberi arah bahwa TNI harus profesional, netral dari politik praktis, dan berfungsi murni sebagai alat pertahanan negara. Tapi realitas dua dekade lebih pascareformasi menunjukkan paradoks dimana institusi sipil yang diharapkan menjadi pilar demokrasi justru sering terseret ke dalam praktik kekuasaan yang inkonstitusional dengan politik dinasti, penyalahgunaan hukum, transaksi politik, hingga korupsi struktural. Demokrasi yang diharapkan tumbuh sehat justru tersandung pada pragmatisme elite. Dalam situasi seperti itu, TNI menghadapi dilema eksistensial yaitu bagaimana tetap teguh di tengah melemahnya moral sipil tanpa terjebak nostalgia masa lalu ketika militer menjadi poros kekuasaan.
Filosofi “tentara rakyat” yang dulu lahir dari rahim perjuangan kemerdekaan kini menemukan relevansi barunya. TNI harus menjadi mitra rakyat dalam menjaga kedaulatan sosial dan ketahanan nasional, bukan sekadar benteng pertahanan. Dalam konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), kekuatan bangsa bersumber dari sinergi seluruh warga negara, dimana rakyat sebagai kekuatan utama, TNI sebagai inti pertahanan, dan pemerintah sebagai pengarah kebijakan. Ancaman masa kini tidak lagi berbentuk invasi bersenjata, melainkan perang siber, disinformasi, krisis ekonomi, dan degradasi moral. Menghadapi semua itu, pertahanan tidak cukup hanya diukur dari kekuatan alutsista, tetapi juga dari kekompakan sosial dan ketangguhan moral bangsa.
Kehadiran TNI di tengah masyarakat menjadi krusial. Koramil, sebagai satuan teritorial paling dekat dengan rakyat, semestinya tidak lagi dipandang sekadar pos komando administratif, melainkan garda depan interaksi sosial. Koramil yang kuat dan responsif akan menjadi wajah nyata TNI yang humanis dengan membantu rakyat menghadapi bencana, mengatasi kesulitan, membangun infrastruktur, dan membina ketahanan wilayah. Untuk itu, pembinaan bintara yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan, pendidikan, olahraga, dan konstruksi menjadi kebutuhan mendesak. TNI bukan hanya kekuatan tempur, tetapi juga kekuatan sosial yang menumbuhkan rasa aman dan kebersamaan di tengah rakyatnya.
Reformasi TNI perlu terus berjalan dalam rel profesionalisme dan moralitas. Tentara yang kuat tanpa kendali sipil adalah ancaman bagi demokrasi, tetapi negara tanpa militer yang kuat adalah undangan bagi ketidakstabilan. Keduanya harus saling menegakkan, yaitu sipil dengan integritas, militer dengan disiplin dan loyalitas konstitusional.
Dirgahayu ke-80 TNI bukan sekadar penghormatan terhadap sejarah perjuangan, melainkan pengingat bahwa kekuatan sejati bangsa ini lahir dari kepercayaan timbal balik antara rakyat dan tentaranya. Di tengah kerapuhan politik sipil dan demokrasi yang kehilangan arah, TNI tetap menjadi simbol keteguhan yang menjaga Ibu Pertiwi berdiri tegak. Sebab ketika rakyat kehilangan harapan, dan negara kehilangan arah, hanya tentara yang setia pada nilai-nilai kebangsaan yang mampu memastikan Merah Putih tetap berkibar dengan gagah.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…