Categories: Hukum

Bantuan Sawit Rakyat Nyasar ke Lahan Perusahaan, Dugaan KKN PSR Aceh Singkil Mencuat

ACEH SINGKIL – Aroma dugaan korupsi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Aceh Singkil kian menyengat. Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh, Mahmud Padang, membeberkan indikasi kuat tumpang tindih lokasi PSR dengan lahan plasma milik salah satu perusahaan sawit terbesar di daerah tersebut.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah program yang digadang-gadang untuk petani rakyat itu justru dinikmati perusahaan?

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, lahan ratusan hektare yang semestinya untuk petani, malah berada di areal plasma perusahaan. Programnya terkesan fiktif, tapi dananya tetap dicairkan,” ungkap Mahmud dalam keterangan tertulis, Jum’at, 8 Agustus 2025.

Jika dihitung, nominalnya mencengangkan. Dengan alokasi PSR Rp 25 juta per hektare, maka 300 hektare saja setara Rp 7,5 miliar uang negara. “Lahan itu sudah ada program plasma, artinya PSR tidak perlu dilakukan di sana. Tapi faktanya, PSR tetap dijalankan di atas lahan plasma,” tegasnya

Mahmud menilai, dugaan ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi bentuk pengkhianatan terhadap tujuan PSR yang digagas Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan produktivitas lahan milik petani tanpa membuka hutan baru.

“Kalau lokasi sudah jelas milik plasma, berarti mulai dari penentuan lokasi, penerima manfaat, hingga pelaporan PSR patut dicurigai. Ini bukan hanya merugikan rakyat, tapi juga mencoreng amanah presiden,” tambahnya.

Ia menyayangkan banyak lahan petani yang layak dibantu, namun malah dikalahkan oleh lahan milik perusahaan. “Rakyat dirugikan, sementara pihak yang sudah mendapat fasilitas malah diberi bantuan lagi,” katanya.

Mahmud mendesak Kapolda Aceh dan Kejati Aceh segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Ia juga membuka kemungkinan bahwa modus serupa terjadi di daerah lain, termasuk Kota Subulussalam.

“Jangan tunggu rakyat turun ke jalan. Kami akan menindaklanjuti kasus ini dengan aksi jika aparat tidak bergerak. Uang miliaran rupiah dari program PSR harusnya dinikmati petani, bukan disedot oleh oknum yang memanfaatkan celah,” tegas Mahmud.

Alamp Aksi Aceh menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mengumpulkan data lapangan. “Kami ingin memastikan bahwa program PSR benar-benar memberi manfaat maksimal untuk rakyat, sesuai niat Presiden, dan tidak menjadi bancakan oknum,” pungkasnya.(Ril)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago