Categories: Hukum

Ambil Brondolan Sawit, 3 Warga Sepadan di Polisikan, Mukim: Bertentangan dengan Qanun Aceh

SUBULUSSALAM_ Diduga 3 warga Kampong Sepadan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, mengambil berondolan sawit milik PT MSSB/ASN. Ketiga warga tersebut akhirnya di polisikan. 

Kabar tersebut, diperoleh langsung dari Imum Mukim Binanga Thamrin Bharat. Kampong Sepadan merupakan salah satu wilayah Kemukiman Binanga yang berbatas langsung dengan PT MSSB/ASN.

Disampaikan Imum Mukim Binanga, ketiga warga Sepadan ini, tidak harus diserahkan langsung ke pihak Kepolisian. Lantaran, bertentangan dengan qanun Aceh nomor 9 tahun 2008, tentang kehidupan adat istiadat.

Didalam BAB VI jelas tertuang terkait penyelesaian sengketa/perselisihan. Didalam pasal 13 di huruf H dituliskan, Pencurian Ringan.

Sementara, di butir ke tiga. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

“Disini jelas pihak perusahaan telah mengangkangi Qanun Aceh yang sudah jelas mengatur penyelesaian sengketa tersebut, diselesaikan secara adat dan musyawarah. Malahan, pihak perusahaan langsung mempolisikan warga, bukannya mencoba untuk menyelesaikan di kemukiman atau di Kampong setempat,” Ujar Imum Mukim.

Diperusahaan PT MSSB/ASN ini, dijelaskan Imum Mukim Binanga, kerap sekali terjadi pencurian. Diduga penyebabnya, seluruh pekerja di perusahaan itu merupakan warga luar daerah.

“Hampir seluruh pekerja di PT MSSB/ASN merupakan warga luar daerah. Makanya kerap sekali terjadi pencurian,” sampai Mukim.

Jika memang qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 pasal 13 tidak berlaku bagi perusahaan di wilayah kemukiman. Sebaiknya, qanun tersebut di revisi atau dicabut kembali.

“Jelas sudah di atur didalam qanun tersebut, untuk menyelesaikan perselihan, termasuk penyelesaian kasus tiga warga Kampong Sepadan ini. Bukannya malah main lapor polisi langsung. Jika memang qanun itu tidak berlaku kita harapkan dapat di revisi dan bila perlu di tarik saja,” pungkas Mukim.

Disamping itu, Imum Mukim Binanga berharap kepada perusahaan agar dapat mencabut laporannya di polres Subulussalam dan menyelesaikan persoalan tersebut, di Kemukiman Binanga.

Kejadian tersebut, terjadi pada hari Sabtu, 18 Mei 2024. Hingga saat ini, ketiga warga Sepadan itu masih ditahan di polres Subulussalam. (JD)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago