LHOKSEUMAWE - Polres Lhokseumawe melalui Unit INAFIS dan Piket Reskrim melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kasus gantung diri yang terjadi di Ruang Instalasi Limbah RSU Cut Meutia, Kota Lhokseumawe, pada selasa (11/9). Kejadian tragis tersebut menimpa HH (55), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto, S.I.K melalui Kasat Reskrim Iptu Yudha Prasatya, S.H. menyatakan, menurut keterangan saksi, Iskandar, seorang petugas limbah, sekitar pukul 18.30 WIB ia hendak mengembalikan kompresor ke dalam ruangan Instalasi Limbah. 

Namun, sebut Iptu Yudha, saat sampai di lokasi, pintu ruangan terkunci. Setelah memanjat pagar untuk melihat ke dalam, ia menemukan korban sudah tergantung dengan tali nilon berwarna hijau yang terikat pada jeruji besi. Iskandar segera memanggil petugas keamanan, Akmal Amsari, dan melaporkan kejadian tersebut kepada staf rumah sakit.

Lanjutnya, setibanya di lokasi pada pukul 20.00 WIB, tim dari Polres Lhokseumawe segera mengamankan barang bukti berupa tali simpul hidup yang digunakan korban, kursi yang diduga dipakai untuk memanjat, sepasang sandal kulit, dan selembar kertas yang berisikan tulisan tangan berupa pesan wasiat untuk anak-anak korban. 

Polisi juga mendokumentasikan lokasi dan kondisi korban yang ditemukan dengan bekas luka berparit dan bersambung mengelilingi seluruh leher berwarna merah kecoklatan kering dengan posisi diatas jakun korban, bagian lidah terjulur dan tergigit tampak air ludah mengelilingi mulut dan dijumpai cairan berwarna putih (keluarnya cairan sperma), Polres Lhokseumawe masih melakukan penyelidikan terkait perkara ini dan terus mendalami perkara ini secara scientific untuk mengurai fakta peristiwa yang terjadi, ungkapnya.

''Jenazah sudah diserahkan kepada pihak keluarga, dan pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi terhadap korban serta mengeluarkan surat pernyataan bahwa keluarga menerima kematian korban sebagai musibah," pungkasnya. (Rsk)

ACEH JAYA - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Jaya himbau Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tidak melakukan kampanye diluar jadwal yang ditetapkan.

hal tersebut disampaikan oleh koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Panwaslih Aceh Jaya, Azwar Anas, Rabu, 11 September 2024.

"Sebelum masuk masa tahapan kampanye, kami menghimbau kepada paslon untuk tidak mengeluarkan narasi yang bersifat kampanye," kata Azwar.

Panwaslih Aceh Jaya, juga menegaskan agar para paslon tidak melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar dan narasi-narasi yang bersifat kampanye. Langkah ini penting untuk menjaga integritas pelaksanaan Pilkada yang adil dan sesuai aturan.

" Kami tegaskan para paslon untuk menahan diri, tidak melakukan kampanye terselebung, jika pertemuan internal dalam rangka pembentukan Tim Pemenangan, itu boleh saja, asal jangan mengeluarkan ajakan-ajakan atau narasi-narasi yang bersifat kampanye,"ungkapnya.

Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilu (KPU) nomor 2 tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan, tanggal 22 September adalah penetapan paslon dan jadwal kampanye dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. (SN)

ACEH TENGGARA_ Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kembali menerima insentif fiskal senilai Rp14.041.281.000, dari pemerintah pusat.

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tenggara, Drs. Syakir menyebutka, besarannya insentif tersebut merupakan rangking kedua terbesar penerimaannya setelah Kota Langsa.

'Dana insentif fiskal terdiri atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrim senilai Rp7.253.316.000, dan Kinerja atas Percepatan Belanja Daerah Rp6.787.965.000," kata Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tenggara, Drs. Syakir, Selasa, 10 September 2024.

Pemberian insentif fiskal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

“Dana tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Tenggara. Insya Allah, ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, Tim Percepatan Penurunan Stunting, serta berbagai pihak lain yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Semoga penghargaan ini akan semakin memperkuat semangat dan upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan di daerah,” harap Pj Bupati Syakir.

Syakir juga mengungkapkan bahwa Pemkab Aceh Tenggara berkomitmen untuk konsisten dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

“Saya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan intervensi spesifik dan sensitif guna mencegah dan menangani kasus stunting. Alhamdulilah, ini adalah merupakan hasil kerja kolektif semua jajaran di Pemkab Aceh Tenggara,” pungkas Pj Bupati Syakir.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah, Syukur Selamat Karo-karo, SE, M.Si. Ak, berharap semoga dana intensif fiskal atas dasar kinerja secepatnya ditampung dalam Perubahan APBK tahun 2024 dengan tujuan yang sudah ditentukan berdasarkan regulasi penggunaannya sehingga berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Tenggara.(Sultan Habibi)

ACEH TENGGARA_ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara mengadakan rapat terkait masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Drs Syakir tinggal satu bulan. 

PJ Bupati Drs Syakir Msi dilantik pada 11 Oktober 2023 lalu, kini tidak terasa sudah hampir habis masa jabatannya.

Sebanyak 30 orang DPRK Aceh Tenggara mengadakan rapat untuk pertama kalinya setelah selesai pasca pelantikan pada tanggal 28 Agustus 2024 lalu, mengusulkan tiga nama pengganti PJ Bupati Drs Syakir Msi kepada Mendagri.

Kepala Sekretariat Dewan M. Hatta Deski mengungkapkan, rapat tersebut diadakan terkait surat dari Kemendagri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/4169/SJ. Tentang usulan nama calon penjabat bupati/wali kota. Untuk mengisi kekosongan Penjabat Bupati/Wali Kota yang berakhir masa jabatannya pada bulan Oktober tahun 2024 mendatang.

"Seperti diketahui masa jabatan P Bupati Aceh Tenggara Drs. Syakir akan berakhir pada 10 Oktober 2024. Hal ini mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Jabatan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tenggara dari Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian. MA. PhD yang diperpanjang hanya dalam jangka waktu setahun sekali," Ungkap Hatta, Selasa, 10 September 2024.

Hasil rapat anggota DPRK Aceh Tenggara tersebut memutuskan untuk mengusulkan tiga nama untuk menjadi P j Bupati Aceh Tenggara. 

Adapun nama – nama tersebut di urutan pertama yaitu Yusrizal, ST saat ini menjabat sebagai PJ. Sekda Aceh Tenggara. Urutan Ke dua Drs. Syakir, M. Si saat ini masih menjabat Pj bupati Aceh Tenggara. Urutan posisi Ke tiga, Aliman, S.Pi, M.Si sekarang menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. 

"Rekomendasi DPRK Aceh Tenggara tiga nama calon Pj Bupati Aceh Tenggara paling lambat pada tanggal 13 September sudah kita serahkan kepada pihak Mendagri di Jakarta," Tegas Hatta Deski. (Sultan Habibi)