Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Kasus Wilmar Group kembali menyingkap satu kenyataan yang kerap dihindari untuk diakui, bahwa negara sering kali bersikap lunak ketika berhadapan dengan korporasi besar. Rangkaian perkara yang menjerat perusahaan raksasa sawit ini, dari korupsi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), suap aparat peradilan, penipuan konsumen, hingga konflik agraria puluhan tahun yang menunjukkan pola pelanggaran yang berulang tanpa efek jera yang sepadan.
Putusan Mahkamah Agung pada September 2025 yang membatalkan vonis bebas Wilmar International dalam perkara korupsi fasilitas ekspor CPO memang patut dicatat. Manipulasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Penyerahan dana Rp11,8 triliun oleh lima anak usaha Wilmar Group kepada Kejaksaan Agung mengonfirmasi besarnya kerugian negara. Namun, uang triliunan rupiah itu juga memperlihatkan betapa lamanya negara membiarkan praktik tersebut berlangsung.
Kelangkaan minyak goreng pada 2021-2022 adalah dampak paling kasat mata. Di saat rakyat antre dan harga melambung, ekspor tetap berjalan. Negara tampak kalah cepat dan kalah tegas mengendalikan korporasi yang menguasai rantai pasok. Dalam krisis pangan, keberpihakan negara seharusnya jelas. Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Persoalan Wilmar menjadi semakin serius ketika menyentuh lembaga peradilan. Terungkapnya kasus suap terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi mengamankan kepentingan Wilmar menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada satu korporasi, tetapi pada sistem hukum yang bisa ditembus uang. Jika putusan pengadilan dapat dibeli, maka keadilan berubah menjadi komoditas.
Pola serupa terlihat dalam kasus pengoplosan beras premium dengan beras kualitas biasa yang diperkirakan merugikan konsumen hingga Rp90 triliun. Praktik ini menyasar langsung dapur rakyat. Konsumen membayar mahal, tetapi menerima produk yang tak sesuai standar. Lagi-lagi, pengawasan negara lemah, sementara pelaku usaha menikmati keuntungan.
Di Kalimantan Barat, konflik agraria yang melibatkan anak usaha Wilmar, PT Bumi Pratama Khatulistiwa, menunjukkan betapa panjangnya luka yang ditinggalkan. Selama lebih dari dua dekade, lahan milik warga diduga dikuasai secara melawan hukum, meski pemeriksaan BPN sejak 2002 telah menegaskan status kepemilikan sah. Kesepakatan ganti rugi yang difasilitasi pemerintah daerah tak pernah direalisasikan. Negara hadir, tetapi tanpa ketegasan.
Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI pada Maret 2025 yang merekomendasikan evaluasi penghentian penyidikan dan penelusuran dugaan pelanggaran aparat hukum memperkuat dugaan adanya pembiaran sistemik. Namun, rekomendasi politik tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti penegakan hukum yang nyata.
Sebagai perusahaan multinasional dengan kantor pusat di Singapura, Wilmar Group berulang kali dikaitkan dengan manipulasi kebijakan, suap, penipuan konsumen, dan konflik agraria. Akumulasi kasus ini memunculkan kesan bahwa korporasi besar masih menikmati perlakuan istimewa di Indonesia.
Seruan boikot terhadap produk Wilmar Group yang mulai menguat mencerminkan kekecewaan publik terhadap negara yang dinilai terlalu lunak. Boikot dan wacana gugatan class action adalah bentuk tekanan sosial ketika hukum tidak bekerja efektif. Jika negara terus ragu menindak tegas, maka pesan yang sampai ke publik sangat jelas, dimana pelanggaran besar bisa dinegosiasikan, selama pelakunya memiliki modal besar.
Kasus Wilmar Group bukan semata soal satu perusahaan, melainkan soal keberanian negara menegakkan kedaulatan hukum. Selama negara tetap lunak pada korporasi bermasalah, keadilan akan terus kalah, dan rakyat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…