Reformasi hukum kembali diklaim sebagai keberhasilan negara. Pengesahan KUHP dan KUHAP baru dipromosikan sebagai tonggak dekolonisasi hukum nasional yang menghapus warisan kolonial, menegakkan nilai Pancasila, serta menggeser orientasi pemidanaan menuju keadilan restoratif. Di atas kertas, narasi ini terdengar menjanjikan.
Masalahnya, hukum tidak hidup di atas kertas. Ia hidup dalam praktik kekuasaan. Dan di sanalah publik melihat paradoks besar: hukum yang katanya direformasi justru semakin menjauh dari keadilan.
Pada era pemerintahan Joko Widodo, penegakan hukum memperlihatkan kecenderungan kuat menjadi instrumen politik. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri memperoleh ruang kewenangan yang luas, namun minim pengawasan yang setara. Relasi antara kekuasaan eksekutif dan aparat penegak hukum menjadi semakin intim, bahkan terlalu intim untuk sebuah negara demokrasi.
Revisi Undang-Undang KPK adalah contoh paling terang. Lembaga yang sejak awal dirancang sebagai alat korektif terhadap korupsi kekuasaan justru dilemahkan lewat mekanisme legal. Hasilnya dapat diukur secara objektif, dimana skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus menurun, seiring menghilangnya perkara-perkara besar yang menyentuh elite politik dan ekonomi.
Dalam waktu yang sama, hukum tampil keras terhadap kelompok kritis dan masyarakat kecil. Aparat dengan mudah menggunakan pasal-pasal karet, sprindik, dan tafsir hukum yang lentur. Pola ini menunjukkan gejala authoritarian legalism, yakni hukum dipakai bukan untuk membatasi kekuasaan, tetapi untuk melindunginya.
Di sektor ekonomi, keberpihakan negara nyaris tak terbantahkan. Omnibus law, revisi Undang-Undang Minerba, dan berbagai regulasi investasi menegaskan posisi negara sebagai pelayan kepentingan oligarki. Negara menukar mandat konstitusionalnya dengan janji pertumbuhan ekonomi. Hak buruh, lingkungan hidup, dan keadilan agraria menjadi ongkos yang dianggap wajar.
Institusi demokrasi pun ikut terdegradasi. DPR kehilangan fungsi pengawasan dan lebih sering bertindak sebagai perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif. Mahkamah Konstitusi, penjaga konstitusi, terseret konflik kepentingan yang mencoreng independensinya. Ketika lembaga-lembaga pengimbang melemah, kekuasaan bergerak tanpa rem.
Pola ini bukan hal baru dalam sejarah. Kolonialisme Belanda dulu bertahan bukan hanya dengan kekerasan, tetapi dengan kooptasi elite, politik balas budi, dan pembentukan aparat lokal yang loyal. Bedanya, kolonialisme hari ini hadir dalam bentuk regulasi, konsesi, dan impunitas. Wajahnya modern, tetapi wataknya tetap sama.
Akibat paling berbahaya adalah rusaknya kompas moral publik. Batas antara benar dan salah menjadi cair. Kritik dianggap ancaman stabilitas. Pelanggaran kekuasaan dinormalisasi demi persatuan semu. Negara perlahan membentuk masyarakat yang terbiasa dengan ketidakadilan.
Memasuki pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, harapan akan koreksi besar justru berhadapan dengan kenyataan konsolidasi kekuasaan. Tuntutan publik untuk mengadili penyimpangan masa lalu, mengganti pimpinan Polri, dan memutus warisan kekuasaan lama belum mendapat respons yang meyakinkan. Sebaliknya, banyak kebijakan dibaca sebagai kelanjutan, bukan koreksi.
Prabowo mengusung narasi persatuan nasional. Tetapi sejarah politik mengajarkan, persatuan yang dibangun di atas pengabaian keadilan adalah persatuan yang rapuh. Legitimasi kekuasaan, sebagaimana dikemukakan Max Weber, tidak hanya bersumber dari legalitas, tetapi dari kepercayaan publik.
Negara memang masih berdiri. Namun ketika hukum terus dipersepsikan sebagai alat kekuasaan, kepercayaan itu terkikis sedikit demi sedikit. Pada titik tertentu, kekuasaan mungkin tetap berjalan, tetapi tidak lagi dipercaya.
Reformasi sejati menuntut keberanian memutus praktik lama, bukan sekadar mengganti istilah dan merapikan prosedur. Tanpa keberanian itu, hukum akan terus menjadi alat, dan reformasi hanya tinggal slogan.
Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…