Di Aceh, politik sering kali bergerak dengan logika berbeda dari pusat. Ada kearifan lokal, sejarah panjang, trauma, dan aspirasi yang sulit dibaca dengan kacamata Jakarta. Namun, di tengah kompleksitas itu, nama Sri Radjasa yang akrab dengan sapaan “Babe Radjasa” muncul sebagai sosok yang mampu menembus kabut ketidakpastian itu.
Selama 18 tahun bertugas di Aceh, Radjasa tidak hanya menjadi aparat negara, tetapi juga pengamat cermat geopolitik dan sosial Aceh. Ketepatan analisisnya terbukti pada tiga momentum besar seperti Pilkada 2012, Pilkada 2017, dan Pilkada 2024. Semua prediksi yang ia sampaikan, meski sederhana dan tanpa jargon akademis, terbukti tepat. Jejak dan ketepatan inilah yang kemudian membuatnya dihormati banyak kalangan, baik politisi, birokrat, aktivis, maupun masyarakat akar rumput.
Bahkan setelah pensiun, ketajaman nalarnya tetap tak berkurang. Pada Pilkada 2024 lalu, Radjasa yang sudah menepi dari hiruk-pikuk operasional, muncul lewat sebuah video. Ia meminta rakyat Aceh memberi mandat kepada pasangan Mualem–Dekfadh untuk Gubernur dan Mirwan–Baital Mukadis untuk Bupati Aceh Selatan. Fakta politik kembali sejalan: keduanya menang.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Sri Radjasa bukan sekadar “penebak”. Analisisnya bertumpu pada pengalaman panjang, pemahaman mendalam terhadap kultur politik Aceh, serta jejaring informasi yang ia rawat selama puluhan tahun. Di tanah pusaka Bumi Rencong, ia ibarat “kompas” yang membaca arah angin politik dengan presisi.
Pertanyaannya, apa yang bisa dipelajari dari pandangan Sri Radjasa sebelumnya untuk arah politik Aceh ke depan?
Pertama, politik Aceh tidak bisa dilepaskan dari figur. Dukungan struktural dan modal besar sering kali tidak cukup jika figur yang maju tidak menyatu dengan denyut psikologis masyarakat. Radjasa membaca ini dengan jernih, sehingga setiap analisanya selalu menekankan figur yang paling diterima, bukan sekadar paling kuat.
Kedua, basis perlawanan dan rekonsiliasi masih berperan penting. Dalam setiap kontestasi politik, latar belakang sejarah konflik, pengalaman di lapangan, serta simbol-simbol perjuangan tetap menjadi faktor yang memengaruhi suara rakyat. Radjasa, yang lama bertugas dalam masa transisi pascakonflik, sangat memahami hal ini.
Ketiga, politik Aceh masih sangat lokal tetapi resonansinya nasional. Hal ini menunjukkan bahwa politik Aceh harus dihitung dalam percaturan nasional. Radjasa membaca ini jauh sebelum orang lain menyadarinya.
Kini, meski telah pensiun dari tugas formal, Sri Radjasa hadir sebagai pemerhati intelijen yang tetap konsisten memberi pandangan kritis tentang bangsa, negara, keadilan dan persoalan sosial kerakyatan. Baginya, analisis adalah bentuk kecintaan terhadap tanah air. Bahkan, ia pernah menuliskan pengalamannya dalam sebuah buku berjudul Intel Juga Manusia. Buku itu menjadi catatan reflektif perjalanan panjangnya di Aceh, dan secara istimewa disambut langsung oleh Mualem, sang panglima yang juga bagian penting dari sejarah Aceh.
Maka, ke depan, Pilkada 2029 dan dinamika politik Aceh akan kembali menjadi ruang uji, apakah ada figur baru yang mampu menyatukan hati rakyat, ataukah simbol lama tetap dominan? Di sini, nama Sri Radjasa, meski menepi dari panggung formal, tetap hidup sebagai “referensi analisis”. Banyak pihak masih menunggu siapa lagi yang akan ia sebut dalam lima tahun mendatang. Apalagi, Aceh bukan sekadar arena politik transaksional, melainkan medan pergulatan sejarah, identitas, dan legitimasi sosial. Dan hanya mereka yang benar-benar memahami denyut nadi masyarakat yang akan memenangkan mandat.
Bumi Rencong mencatatnya dengan tinta khusus bahwa seorang Sri Radjasa tidak hanya pernah bertugas di Aceh, tetapi meninggalkan jejak analisis politik yang ampuh, presisi, dan membekas dalam sejarah kontemporer Aceh.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…