Categories: Aceh

TTI Sesalkan Aksi Pemblokiran Akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh

BANDA ACEH_ Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyesalkan aksi pemblokiran Akun SPSE pada Dinas Pendidikan Aceh, kejadian tersebut berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan pada Dinas tersebut.

“Tahun Anggaran 2024 kegiatan pengadaan barang umumnya dilakukan secara ekatalog yang jumlahnya lumayan besar mencapai ratusan milyar, Pembelian barang secara Epurchasing mengunakan Aplikasi SPSE sebagai alat bantu utama melakukan transaksi elektronik, jika Aplikasi SPSE bermasalah maka dapat dipastikan pengadaan barang tidak bisa dilakukan,” ungkap koordinator TTI Nasruddin Bahar, Senin 13 Mei 2023.

Seharusnya, kata Ceknas, kegiatan pada Dinas Pendidikan Aceh sudah bisa dilakukan dengan segera mengingat tahun anggaran sudah memasuki akhir triwulan ke dua tahun anggaran 2024 daya serap anggaran masih sangat minim.

TTI mempertanyakan alasan pemblokiran Aplikasi SPSE tersebut. :Jika alasannya gangguan Server LPSE Aceh tidak masuk akal karena gagnguan server yang terjadi selama 2 pekan terakhir sudah tertangani dan berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Kata Ceknas, jika ada unsur kesengajakan atas perintah atasan, patut diduga Pj Gubernur Aceh mengetahui pemblokiran akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh.

“Kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini perlu memberikan klarifikasi penyebab terkuncinya akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh. Kemudian, Kepada pihak Inspektorat dalam hal ini APIP selaku pengawas internal pemerintah dapat melakukan audit digital forensik untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh,”tambahnya.

Jika melihat kegiatan pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Aceh mencapai ratusan milyar yang pelaksanaanya dilakukan dengan metode E-purchasing atau E- katalog membuat pihak pihak tertentu tertarik untuk mendapatkan kue besar tersebut yang tentunya mencapai puluhan milyar. Pihak -pihak tertentu berusaha mempengaruhi berbagai pihak termasuk Pj Gunernur Aceh yang mempunyai otoritas tertinggi dalam pemerintahan.

“Sudahlah, sudah waktunya masing-masing Dinas atau SKPA diberikan otonomi untuk menjalankan kegiatan dan program kerja tanpa adanya intervensi dari pihak luar sehingga kegiatan pada SKPA tidak menjadi alat politik bagi kelompok tertentu. Masyarakat sudah cerdas dalam membaca gerak gerik dari keputusan atau kebijakan Pj. Gubernur Aceh sehingga menimbulkan kesan Pj Gubernur Aceh arogan dan ingin balas dendam,” pungkasnya.

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago