Categories: Aceh

TTI : Kursi Direktur RSZA Jangan Jadi Barang Dagangan Politik

BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), agar tidak asal tunjuk dalam memilih Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Lembaga pemantau itu menilai, jabatan strategis di rumah sakit tipe A tersebut rawan dijadikan ajang jual beli jabatan dan bancakan proyek.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan RS Zainoel Abidin adalah rumah sakit rujukan tertinggi di Aceh dengan status akreditasi paripurna, sehingga sudah semestinya dipimpin oleh sosok yang kompeten di bidang kesehatan dan manajemen rumah sakit.

“Ini bukan posisi seremonial atau hadiah politik. Gubernur harus benar-benar selektif dan memilih orang yang paham manajemen kesehatan. Kalau salah pilih, yang hancur bukan cuma sistem rumah sakit, tapi juga kepercayaan publik,” ujar Nasruddin dalam keterangannya, Kamis, 23 Oktober 2025.

Ia menilai isu jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Aceh semakin meresahkan. Di sejumlah instansi, posisi strategis disebut-sebut bisa “dibeli” dengan tarif tertentu, meski sulit dibuktikan secara hukum. “Publik sudah bisa membaca siapa yang diangkat dan apakah sesuai dengan bidangnya. Rakyat tidak bisa lagi dibodohi,” katanya.

Nasruddin menegaskan, rumah sakit besar seperti RSZA tidak boleh dijadikan ladang bisnis politik. Menurutnya, besarnya anggaran di rumah sakit itu membuat banyak pihak berlomba-lomba melobi demi keuntungan pribadi.

“RSZA itu magnet uang. Dari pengadaan obat, alat medis, sampai jasa cleaning service, semua ada potensi cuan. Bayangkan, disinyalir fee dari pihak ketiga bisa mencapai 25 persen, cashback alat kesehatan bisa 20 persen. Semua orang tahu ini rahasia umum,” ujar Nasruddin.

Ia juga mengkritik sistem e-purchasing dan e-katalog yang semestinya menjadi instrumen transparansi, namun kini justru disalahgunakan. “Mini kompetisi e-katalog versi 6.0 malah dijadikan arena persekongkolan. Semua penawaran mendekati HPS. Artinya, persaingan itu semu,” ucapnya.

Menurut Nasruddin, jabatan Direktur RSZA harus diberikan kepada orang yang berpengalaman memimpin rumah sakit dan memiliki integritas tinggi. “Rumah sakit ini butuh pemimpin yang paham pelayanan publik, bukan yang pandai melobi. Kalau Mualem salah pilih, kehancuran tinggal menunggu waktu,” tutupnya.(RIL)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago