INDONESIA sedang menapaki babak baru pengelolaan aset negara. Di tengah semangat reformasi birokrasi dan kemandirian ekonomi, lahirlah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga yang diharapkan menjadi mesin penggerak investasi nasional. Tapi sebelum kering tinta peraturannya, publik sudah mencium aroma busuk, dimana ada tangan-tangan lama yang hendak menjarah dari balik jargon kemakmuran.
Danantara berencana menanamkan Rp16 triliun di pasar modal. Menurut Chief Investment Officer (CIO) Pandu Patria Sjahrir, dana itu akan ditempatkan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan saham-saham perusahaan dengan fundamental kuat. Sepintas, ini tampak sebagai langkah modern dan profesional. Namun, jika dilihat dari siapa yang bicara dan kemana uang itu mungkin mengalir, narasi idealisme itu berubah menjadi kisah lama, yaitu uang rakyat yang kembali berputar di lingkaran oligarki.
Aroma Oligarki dalam Investasi Negara
Nama Pandu Patria Sjahrir bukan nama asing di dunia bisnis dan kekuasaan. Ia keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sekaligus tokoh sentral dalam arah kebijakan ekonomi pemerintahan. Pandu juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) dan Komisaris Utama GoTo Financial, dua perusahaan yang beririsan langsung dengan jejaring elite politik dan bisnis.
Di sinilah persoalan mulai mengerucut. Publik berhak curiga bahwa Danantara bisa diseret menjadi alat penyelamat bagi perusahaan yang sedang sekarat, khususnya GoTo, raksasa digital yang sahamnya terjun bebas dari Rp270 menjadi Rp55 per lembar. Dengan kepemilikan 23 miliar lembar saham, Telkomsel/Telkom menanggung kerugian hingga lebih dari Rp5 triliun, uang negara yang membusuk di lantai bursa.
Rumor beredar bahwa Danantara akan “menyelamatkan” GoTo lewat investasi baru. Jika ini benar, maka Danantara bukan lagi lembaga pengelola kekayaan negara, melainkan penebus dosa korporasi gagal. Negara dipaksa menambal lubang yang digali sendiri oleh pejabat dan kroninya.
Lebih jauh, ada benang merah yang tak bisa diabaikan bahwa Erick Thohir, Menteri BUMN saat investasi itu terjadi, dan Boy Thohir, kakaknya, pemegang saham besar GoTo. Kini, ketika nilai saham rontok, muncul skema baru dengan wajah baru yakni Danantara. Polanya klasik, ketika bisnis kroni gagal, negara dipaksa menjadi dokter sekaligus pembayar utang moral mereka.
Ujian Moral di Tengah Bayang Kekuasaan
Presiden Prabowo Subianto pernah menyebut Danantara sebagai “kekuatan masa depan Nusantara.” Tapi masa depan itu hanya bisa lahir jika lembaga ini dijaga dari tangan kotor para penyamun berjas yang mengintai di sekitarnya. Sejarah menunjukkan, hampir setiap lembaga ekonomi negara yang lahir dari idealisme, mati di pelukan oligarki.
Filsuf Jean-Jacques Rousseau menulis, kontrak sosial antara rakyat dan negara hanya sah bila kekuasaan bekerja untuk volonté générale yaitu kehendak umum. Ketika uang publik digunakan untuk menyelamatkan bisnis yang gagal karena keserakahan, negara telah melanggar kontrak moral itu.
Prabowo kini berada di ujung ujian kepemimpinan, apakah ia akan menjadikan Danantara simbol kedaulatan ekonomi bangsa, atau membiarkannya menjadi alat perampokan baru yang legal secara administratif tapi busuk secara moral?
Danantara adalah perawan yang baru lahir, membawa harapan untuk membangun kemandirian ekonomi Indonesia. Tapi di sekelilingnya, para penyamun sudah menunggu, pejabat yang lihai berbicara tentang nasionalisme sambil berbisnis di bawah meja, pengusaha yang kehilangan uangnya tapi tidak kehilangan pengaruhnya, dan birokrat yang pandai menjual kebijakan dengan bahasa “penyelamatan ekonomi.”
Jika Prabowo membiarkan Danantara diseret ke lubang itu, maka ia bukan hanya kehilangan sebuah lembaga, tapi juga kepercayaan moral bangsa.
Seperti kata Thomas Jefferson, “Ketika pemerintah menjadi alat bagi segelintir orang untuk memperkaya diri, maka republik telah kehilangan jiwanya.” Kini, jiwa republik itu sedang diuji, bukan oleh musuh asing, tetapi oleh bajingan yang duduk di kursi empuk negara.
Danantara harus diselamatkan sebelum ia benar-benar menjadi perawan di sarang penyamun.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…