BANDA ACEH_ Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta Sekda Aceh selaku ketua tim anggaran pemerintah Aceh meninjau kembali kegiatan atau progam bantuan di Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Hal tersebut disampaikan Nasruddin Bahar Koordinator TTI, dalam pers rilisnya, Rabu, 22 Mei 2024 kepada Presentatif.
Pasalnya kata Nasruddin, banyak kegiatan di BRA program kerja dari Dinas Tekhnis yang tidak sesuai tupoksi. Misalnya, kata Nasruddin, bantuan bibit ikan lebih tepat dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, program bantuan untuk usaha kecil lebih tepat dikerjakan oleh Dinas Koperasi UMKM Aceh, program bantuan bibit ternak lebih tepat dikerjakan oleh Dinas Peternakan, program bantuan bibit pertanian dan Perkebunan lebih tepat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
“Kasus pengadaan bibit ikan dan pakan runcah untuk 9 kelompok di Aceh Timur senilai 15 Milyar yang sedang disidik oleh Aspidsus Kejati Aceh menjadi pelajaran berharga agar kasus yang sama tidak terulang kembali, ” Ujarnya.
Nasruddin mencontohkan, tahun ini ada pengadaan bibit ikan kakap di 3 kabupaten yaitu Pidie Jaya, Aceh Utara dan Bireun nilainya juga fantastis mencapai 50 Milyar lebih. Dikhawatirkan akan terjadi kasus yang sama karena tidak mungkin ada bibit ikan kakap yang jumlahnya mencapai puluhan milyar bisa dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran.
“Mana mungkin ada penangkar bibit yang rela menginvestasikan uang nya dalam jumlah besar untuk pembibitan ikan sebanyak itu mustahil sekali, ” Ucap Nasruddin.
Menurut dia, jika Sekda Aceh bersikukuh program di BRA tetap dilanjutkan hal ini bisa menjadi pertanyaan besar, ada apa dibalik pemaksaan tersebut?.
Pihak inspektorat selaku pengawas internal pemerintah kata Nasruddin, wajib turun tangan melakukan audit sebelum program ini dilaksanakan. Pastikan kelompok penerima bantuan apakah sudah terdaftar secara resmi di Dinas terkait di kabupaten kota masing masing, Apakah ada rekomendasi Kepala Desa minimal untuk kelompok penerima?.
Nasruddin menambahkan, mengapa banyak elemen sipil bersuara lantang dalam kasus ini karena program bantuan ini adalah program mulia, jangan diselewengkan apalagi dibuat fiktif, masih banyak kelompok masyarakat korban konflik tidak menerima apa-apa.
“Padahal sejak 2017 banyak dana yang dianggarkan seperti dana untuk mantan kombatan sebesar 650 Milyar sampai hari ini kasus nya tidak pernah selesai dan bahkan hilang tanpa bekas, “pungkas Nasruddin. [Ril]
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…