BANDA ACEH_ Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum di Kabupaten Aceh Selatan menindaklanjuti hasil temuan BPK RI dimana terjadinya penyalahgunaan Dana Earmak yaitu dana yang sudah dibatasi peruntukannya baik itu bersumber dari DAK maupun Dana Otsus Aceh.
Hal ini disampaikan koordinator TTI Nasruddin Bahar, Minggu, 7 Juli 2024.
Kata Nasruddin, APH dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Aceh diminta bertindak pro aktif, mengingat selama ini penegak hukum di Aceh selatan adem ayem saja seolah olah tidak terjadi apa apa padahal jika penegak hukum serius sangat banyak kasus kasus yang belum terungkap.
Dia melanjutkan, untuk shock Terapy Aparat Penegak Hukum khusus nya Kejati Aceh memanfaatkan momentum yang tepat dimulai dengan hasil audit BPK bisa dijadikan pedoman untuk mengusut kasus kasus lainnya.
“Kami masih optimis Kajati Aceh bisa bekerja cepat mengungkap kasus kasus yang sempat mangkrak dan hilang nyaris tak terdengar lagi,”pungkasnya.(Ril)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…