TOBA– Ria Agustina Hutabarat masih ingat betul pagi ketika surat itu datang. Sebuah amplop cokelat bertuliskan “Penetapan Tersangka” tergeletak di mejanya di Puskesmas Parsoburan. Ia terpaku. Tidak ada panggilan pemeriksaan sebelumnya, tidak ada pemberitahuan audit, apalagi penjelasan resmi. Hanya selembar surat yang seketika mengubah hidupnya.
“Saya sampai menangis. Tidak tahu salah saya di mana,” kata Ria pelan, Sabtu, 19 Oktober 2025. Suaranya bergetar menahan emosi.
Ria mengaku pertama kali “dipanggil” pada Desember 2024, bukan lewat surat, melainkan pesan lisan dari Dinas Kesehatan. Ia diminta datang ke kejaksaan dan bertemu beberapa penyidik berinisial J, G, dan T.
“Tidak ada surat resmi. Pemanggilan pertama dan kedua hanya lewat pesan. Baru Februari 2025 saya terima surat tertulis,” kenangnya.
Dalam pemeriksaan itu, ia diminta membawa tumpukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan BOK dan JKN. Semua dokumen, kata Ria, sudah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan sebelum dana dicairkan ke masing-masing penanggung jawab program.
“Setiap rupiah sudah melewati mekanisme dan pengawasan. Tapi entah kenapa saya justru ditetapkan tersangka,” katanya getir.
Setelah status tersangka keluar, Ria ditetapkan sebagai tahanan kota. Kuasa hukum yang mendampinginya justru ditunjuk setelah surat penetapan itu keluar, juga dari pihak kejaksaan.
Tak lama berselang, datang pesan melalui seorang perantara. “Pak Dohar bilang lewat L. Silaen, katanya ‘mana tahu ada mukjizat’. Kalau uang itu dibayarkan, mungkin kasus bisa selesai,” tutur Ria menirukan.
Ia pun menuruti saran itu, berharap masalah cepat tuntas. Namun langkahnya justru dijadikan bukti pengakuan bersalah.
“Saya tidak merasa bersalah. Saya hanya ingin tenang,” katanya lirih.
Sidang kasus ini kini tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor. Sidang terakhir beragendakan replik, sementara Senin, 20 Oktober 2025 dijadwalkan untuk duplik.
“Saya hanya berharap majelis hakim mau melihat fakta, bukan asumsi,” ujar Ria, menatap kosong ke arah berkas perkaranya.
Ia menegaskan, tidak ada satu pun hasil audit dari BPK atau Inspektorat yang menyebut adanya penyimpangan di Puskesmas Parsoburan. “Tidak pernah ada temuan, tidak pernah ada rekomendasi pengembalian. Semua program berjalan sesuai prosedur,” tegasnya.
Kasus Ria bukan yang pertama di daerah. Banyak pejabat teknis di tingkat puskesmas atau sekolah mendadak menjadi tersangka tanpa pernah menerima hasil audit resmi. Sebagian memilih diam, sebagian lainnya seperti Ria yang berani bersuara.
Ia kini menunggu putusan dengan harapan sederhana yakni keadilan yang tidak datang terlambat.
“Saya hanya ingin nama saya dipulihkan,” ucapnya sebelum menutup percakapan.
Kasus Kepala Puskesmas Parsoburan membuka kembali perbincangan tentang prosedur penegakan hukum di daerah. Penetapan tersangka tanpa pemberitahuan audit dan tanpa pemanggilan resmi bukan hanya persoalan administrasi, tapi juga pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan due process of law, dua prinsip yang semestinya menjadi benteng keadilan di republik ini.(SDP/TIM)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…