SUBULUSSALAM_ Pidato penyampaian Walikota Subulussalam, Affan Alfian Bintang pada saat rapat paripurna dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan TIM TAPK dan Banggar anggota DPR Kota Subulussalam.

"Surplus yang kita sepakati sebesar Rp 29 Miliar lebih. Namun, yang di bacakan Walikota Subulussalam saat Rapat Paripurna Surplus menjadi Rp 43 Miliar lebih, walikota jelas berbohong kepada seluruh masyarakat Subulussalam," tegas Dolly S Cibro, Kamis, 18 Januari 2024.

Diketahui, walikota bahkan tidak membagikan salinan pidato yang dibacakannya itu kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Subulussalam. Menurut Dolly, seharusnya salinan pidato walikota dibagikan kepada setiap anggota DPR. 

"Yang di baca Walikota itu harus nya dibagikan kepada anggota DPR dan kita telah meminta hal tersebut namun hingga saat ini belum juga di serahkan, kemungkinan suasana paripurna kemarin itu sempat memanas," ujar Dolly.

Sementara itu, Hariansyah, anggota DPRK dari partai Aceh menyebutkan sejumlah permasalahan di Subulussalam berdampak pada pembangunan dan pembayaran honorium karena tidak adanya kesepakatan bersama antara Legislatif dan Eksekutif.

"Seluruh yang tertera di DPA itu harus di sepakati bersama oleh tim Banggar dan tim TAPK," kata Hariansyah.

"Bagaimana mungkin adanya kesepakatan bersama KUA PPAS saja sudah beberapa kali berubah, tidak sesuai dengan kesepakatan pada awalnya. Walikota Subulussalam jelas membohongi masyarakat Kota Subulussalam," pungkasnya.

DPR Subulussalam berharap agar Walikota Affan Alfian Bintang, segera menyikapi hal tersebut, agar berjalannya roda kepemerintahan dan tersentuhnya pembangunan terhadap masyarakat Kota Subulussalam. [JD]

SUBULUSSALAM_ Ishaq Munthe yang memiliki nama sandi di wilayah dengan sebutan Gadis, merupakan salah satu eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), meminta kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk menghentikan H Sairun dan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Subulussalam dari Provinsi.

Hal tersebut, di sampaikan Gadis, sudah selayaknya H Sairun diberhentikan dari jabatannya sebagai Plt Sekda di Kota Subulussalam.

Diungkapkan Gadis, selama H Sairun menjabat sebagai Plt Sekda Subulussalam banyak persoalan yang tidak mampu di selesaikannya, seperti tanah mantan kombatan.

"Sampai hari ini tanah mantan kombatan belum juga di realisasikan, itu semua karena deliknya Plt Sekda Subulussalam, yang sampai hari ini tanahnya belum ada juga," ucap Gadis.

Menurut Gadis, sejak dari awal H Sairun memang belum layak untuk memimpin Plt Sekda. Namun, terkesan di paksakan oleh Walikota Subulussalam.

"Masih banyak ASN di Kota Subulussalam ini layak menjadi Sekda Subulussalam yang sesuai dengan Pangkat nya. Malah walikota menunjuk H Sairun," ucap Gadis.

Ditambahkan Gadis, dia mendapat kabar, saat ini H Sairun tengah berusaha untuk mendapatkan Jabatan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, ia pun berharap agar Mendagri tidak merespon hal tersebut.

"Kita berharap agar Mendagri lebih selektif lagi untuk mempertimbangkan H Sairun sebagai Sekda definitif di Kota Subulussalam ini. Kami berharap agar H Sairun tidak di tunjuk sebagai Sekda di Kota Subulussalam," sampainya.

Gadis juga berharap, agar proses penjaringan Sekda Kota Subulussalam di Mendagri saat ini, dapat di kawal oleh Wali Nanggroe Malik Mahmud dan Muzakir Manaf.

"Kami juga berharap agar Wali Nanggroe dan Muzakir Manaf dapat memantau penjaringan Sekda Kota Subulussalam," ringkasnya. (JD)