JAKARTA - Presiden Jokowi mempertimbangkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) diperpanjang hingga Juni 2024. Jokowi memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) cukup memenuhi program tersebut.

Saat ini pemerintah tengah melakukan perhitungan anggaran terkait rencana untuk menambahkan jumlah alokasi penyaluran bantuan pangan ini sampai Juni mendatang.Dirinya pun menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan upaya strategis agar program pro rakyat yang digalakkan dapat berjalan sesuai harapan.

“Hari ini sudah diterima ya untuk alokasi bulan Januari, selanjutnya akan diterima lagi untuk bulan Februari dan Maret. Jadi, saat ini kita sedang berusaha agar Bantuan Pangan bulan April, Mei dan Juni dapat dilanjutkan dengan memperhatikan kondisi APBN,” ujar Jokowi, Senin (8/1/2024).Presiden sendiri baru saja pengecekan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog Banten. Lalu, dilanjutkan dengan membagikan langsung bansos beras kepada sejumlah KPM di Umbul Tengah Serang.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan, bansos beras 10 Kh merupakan program pemerintah dengan daya jangkau yang luas, sehingga program ini menjadi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, saat ini stok Bulog mencukupi untuk melaksanakan program bantuan pangan selama beberapa bulan ke depan.

“Saat ini stok Bulog mencukupi untuk penyaluran Bantuan Pangan yang jumlah penerima manfaatnya mencapai 22 juta KPM sampai dengan bulan Juni. Kalo kita asumsikan setiap keluarga rata-rata terdiri empat orang maka sudah 88 juta rakyat Indonesia yang merasakan manfaat dari program Bantuan Pangan ini,” papar Bayu. [Okezone]

Jakarta- Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof Dr Ir Marwan, Ketua Pusat Riset Hukum, Islam dan Adat (PR-HIA) USK Dr. Azhari, SH, MCL, MA, Dewan Pakar Pusat Riset/Tenaga Ahli Menteri ATR Dr. M. Adli Abdullah, M.CL, Sekretaris PR-HIA Dr. Teuku Muttaqin Mansur, MH sekaligus Ketua Tim Peneliti Hutan Adat USK/anggota tim terpadu (Timdu) verifikasi teknis hutan adat, atas undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr Ir Bambang Hendroyono, MM menghadiri penyerahan Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat Aceh oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada delapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mukim pada puncak acara Festival LIKE 2023 yang digagas oleh KLHK yang digelar di Arena Stadion, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (18/09/2023).

Semua yang hadir terlihat cukup senang dan bersemangat menyaksikan detik-detik penyerahan SK tersebut oleh Presiden Jokowi. Ini sejarah penting perjuangan Masyarakat Hutan Adat (MHA) di Aceh untuk mendapatkan kepastian hak atas hutan adatnya secara formal.

" Alhamdulillah, USK dapat berperan dalam membuka kotak Pandora sumbatan penetapan hutan adat yang dihadapi MHA selama lebih kurang tujuh tahun lamanya. Saya mengapresiasi semua pihak yang terlibat ikut mendorong penetapan hutan adat ini, kata Marwan yang duduk tepat dibelakang delapan imum mukim dan para pendamping, di sisi sebelah kanan panggung utama.

Marwan menambahkan, selain adanya peran penting tim peneliti PR-HIA, peran para pendamping (Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, Aceh Green Conservation), Pemerintah Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Pidie, Kabupaten Biruen, dan Kabupaten Aceh Jaya, Majelis Adat Aceh Provinsi dan Kabupaten, Imum Mukim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, cerdik pandai di delapan MHA, insan pers dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu turut mendorong hadirnya hutan adat di Aceh.

Marwan juga mengapresiasi peran strategis Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar dalam upaya percepatan penetapan hutan adat. "PYM Wali Nanggroe ikut merekomendasikan secara resmi ke Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) setelah menerima hasil kajian tim PR-HIA USK yang difasilitasi oleh staf khusus Wali Nanggroe. Selain menerima tim kajian dan tim KLHK untuk berdiskusi dengan Wali di Meuligoe, PYM Wali Nanggroe secara resmi juga telah mendukung penuh usulan penetapan hutan adat melalui surat nomor 291/206 tertanggal 21 Desember 2022 yang ditujukan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita sangat mengapresiasi peran Wali Nanggroe tersebut," ujar rektor kampus jantong hatee rakyat Aceh itu disela-sela mengikuti kegiatan penyerahan SK penetapan hutan adat tersebut yang dihadiri oleh 16 ribuan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

Marwan juga mengucapkan selamat secara langsung kepada delapan mukim usai menerima SK penetapan hutan adat dari Presiden.

"Selamat kepada bapak-bapak Imum Mukim atas penetapan ini, kami berharap hutan adat tersebut dapat terus lestari, berkelanjutan dan dapat meningkatkan ekonomi MHA itu sendiri," tandasnya.

Sementara Ketua PR-HIA USK Dr. Azhari, SH, MCL mengatakan, setelah terbit SK penetapan hutan adat ini, maka tugas ke depan masih cukup berat, yakni bagaimana mengisi dan melanjutkannya agar memberikan hasil maksimal.

"Kami dari PR-HIA siap mendampingi serta menjembatani dengan berbagai stakeholders lain, agar legalisasi hutan adat ini dapat menjadi model dalam meningkatkan perekonomian MHA dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan hukum adat. “Penguatan kelembagaan mukim, koordinasi dengan kelembagaan gampong, dan stakeholders terkait lainnya penting segera dilakukan setelah penetapan ini. Kami siap menjembatani untuk kemaslahatan bersama”, demikian kata Azhari yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Senat Akademik USK itu. []

New Delhi- Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan MIKTA Leaders’ Gathering ke-1 yang diselenggarakan di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (09/09/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan bahwa tantangan global yang sangat rumit pada saat ini harus dihadapi dengan kolaborasi dan kerja sama antarnegara.

“Kita paham, tantangan global saat ini sangat kompleks dan untuk jawab tantangan tersebut, kolaborasi dan kerja sama adalah jawabannya,” ujar Jokowi.

Oleh karenanya, Presiden menyebut bahwa semua negara harus menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan global termasuk negara-negara anggota MIKTA.

“MIKTA harus memastikan dipenuhinya hak pembangunan seluruh negara termasuk global south, untuk melakukan hilirisasi industri dan menjadi bagian rantai pasok global,” tuturnya.

Lebih dari itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa negara MIKTA juga harus terus mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif melalui transformasi digital seperti halnya yang sudah dilakukan oleh ASEAN.

“Saat ini, ASEAN telah memiliki Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang dapat melipatgandakan ekonomi digital hingga USD2 triliun di 2030,” kata Jokowi

Selain itu, Kepala Negara juga mengajak negara-negara anggota MIKTA untuk mendorong reformasi tata kelola global yang dapat mengakomodir suara dan kebutuhan negara berkembang. “Dan harus sesuai dengan tujuan dan zamannya,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh pemimpin negara anggota MIKTA untuk memperkuat kerja sama dan sinergi guna mewujudkan dunia yang lebih baik lagi.

“Mari kita terus perkuat sinergi kita, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi semua,” ajak Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.[Ril]