BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah melantik Reza Saputra sebagai Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aceh (BPKA). Hal ini sebagai bagian dari upaya menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut Bustami, kesuksesan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut pada September mendatang serta pelaksanaan PSN seperti pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) membutuhkan upaya bersama.

"Nah, keduanya merupakan agenda penting yang akan memberikan dampak besar bagi kemajuan Aceh secara keseluruhan,” ujarnya usai pelantikan di Anjong Mon Mata, komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (16/4/2024) sore.

Oleh karena itu, Bustami mengingatkan seluruh jajaran BPKA untuk memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga pelaksanaan PON dan PSN tol Sibanceh dapat terselesaikan dengan baik.

“PON XXI Aceh-Sumut adalah kesempatan emas bagi Aceh untuk menunjukkan potensi dan kemampuan dalam penyelenggaraan acara olahraga skala nasional, selain menjadi ajang prestisius," tuturnya.

PON ini, kata Bustami, juga menjadi momentum mendukung pembangunan manusia yang lebih baik melalui olahraga.

Pj Gubernur juga mengingatkan jajaran BPKA untuk dapat memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan, sehingga dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut.

Sementara itu, pembangunan Tol Sibanceh yang merupakan PSN diyakini akan memberi dampak signifikan dalam mempercepat konektivitas antara Sigli dan Banda Aceh serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Jajaran BPKA diminta mendukung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga proyek ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai standar dan target yang ditetapkan.

“Sejalan dengan hal tersebut, maka Kepala BPKA yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinir upaya-upaya tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut, Bustami juga mengingatkan pentingnya menjaga kestabilan dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan transparan bagi kepentingan masyarakat di Bumi Serambi Makkah.

Oleh karena itu, meski dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah Aceh selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ruang-ruang perbaikan tetap ada.

“Untuk itu, BPKA perlu untuk kembali mencermati dan menindaklanjuti terhadap rekomendasi dan temuan dari BPK, sehingga tata kelola keuangan daerah bisa berjalan dengan semakin baik lagi. Jangan lengah dan teruslah berbenah,” tandasnya.

Pelantikan Kepala BPKA turut dihadiri oleh Ketua DPRA Zulfadhli, Pj Ketua TP PKK Aceh Mellani Subarni, Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, para Kepala SKPA serta sejumlah pejabat lainnya. 

ACEH UTARA_ Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar MSi mendukung penuh langkah PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah SE MSi dalam penonaktifan dua direksi Bank Aceh Syariah yaitu Direktur Utama Muhammad Syah dan Direktur Operasional Zulkarnaini.

Mahyuzar menyampaikan bahwa langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Bustami Hamzah adalah keputusan yang tepat dan penuh pertimbangan yang matang. Bank Aceh bukan hanya sekedar milik pemerintah tetapi representasi kepemilikan dari semua rakyat Aceh.

Menurut Mahyuzar, langkah yang diambil oleh Bustami Hamzah sudah tepat dan perlu didukung sepenuhnya. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas dan kinerja lembaga keuangan di Aceh. Dalam hal ini, Pemkab Aceh Utara merupakan pemegang saham terbesar kedua di Bank Aceh Syariah setelah Pemerintah Aceh.

"Kita berharap semua pihak mendukung upaya yang dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, dalam penonaktifan dua direksi Bank Aceh tersebut. Kemudian Kita meminta agar pihak-pihak tertentu untuk tidak menyampaikan argumen yang tidak baik di publik, demi menjaga kedamaian dan integritas dalam proses penegakan kebijakan yang sedang berlangsung," ucap Mahyuzar lagi.

Mahyuzar menambahkan, pihaknya sangat menghormati PSP (Pemegang Saham Pengendali). Pemerintah juga memiliki kebijakan yang baik dalam rangka menjaga stabilitas keuangan di Bank Aceh sehingga ke depan melahirkan nilai-nilai positif di perbankan.

Semenara itu di tengah gonjang ganjing rumors penonaktifan Muhammad Syah dan Zulkarnaini, beredar sebuah pernyataan tentang alasan penonaktifan Dirut Bank Aceh Syariah, yaitu tentang surat Kepala OJK Aceh Nomor SR-10/KO.1502/2024 tertanggal 10 Januari 2024 tentang sanksi adminitratif berupa teguran tertulis sebagaimana yang diatur pada Pasal 70 ayat (1) POJK, nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 59ayat (1) POJK nomor 17 tahun 2023.

Selain itu juga ada surat dari Kepala OJK Propinsi nomo SR-66/KO/1502/2024 tanggal 1 Maret 2024. Dengan beberapa larangan, seperti larangan menerbitkan produk bank baru, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, dan larangan melakukan kegiatan usaha baru

Sejauh ini belum ada klarifikasi resmi seputar surat surat yang ditengarai menjadi konsideran terhadap lahirnya kebijakan penonaktifan dua direksi Bank Aceh Syariah. Penonaktifan dua direksi Bank Aceh Syariah itu terhitung mulai Jumat (05/04/2024) kemarin, hingga 30 hari ke depan saat dilakukan RUPS LB Bank Aceh Syariah.[Reski]

BANDA ACEH -  Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi mengapresiasi para petani di Aceh yang telah mampu menghasilkan gabah basah di atas 7 ton per hektar. 

Hal tersebut diungkapkan Wamentan, saat melakukan penanaman padi perdana Musim Tanam 1, pada acara Gerakan Percepatan Tanam Padi, bersama Penjabat Gubernur Aceh, Ahcmad Marzuki di kawasan Blang Jaroe Gampong Lam Ilie Masjid, Kecamatan Indrapuri, Jum’at, 23 Desember 2023 sore.

Harvick optimis, dengan luas lahan persawahan yang mencapai 900 hektar di kawasan tersebut, Aceh akan mampu mempertahankan diri sebagai salah satu daerah yang surplus beras.

Sementara itu, terkait kebijakan impor beras yang sempat dilakukan oleh Pemerintah beberapa waktu lalu, Wamentan menjelaskan, hal ini terpaksa dilakukan Pemerintah untuk menjaga cadangan beras nasional yang berkurang karena disebabkan El Nino yang sempat melanda beberapa wilayah di Indonesia.

“Impor beras saat itu terpaksa dilakukan Pemerintah karena Cadangan Pangan Pemerintah itu berada di angka 30 juta ton. Sedangkan kebutuhan cadangan itu seharusnya di angka 34 juta ton karena kebutuhan nasional kita itu di angka 31 juta ton. Ini dilakukan karena terjadi El Nino di sejumlah wilayah. Alhamdulillah Aceh tidak terimbas,” imbuh Harvick. (Red)

BANDA ACEH - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki meminta, A Hanan dapat terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pj Walikota sebelumnya dalam menjalankan tugas memimpin Kota Lhokseumawe. Saran dan pendapat dari pejabat sebelumnya diperlukan untuk menyempurnakan program pembangunan.

“Telah banyak yang dilakukan Pak Imran, inflasi kecil, kemiskinan ekstrem turun, indeks pembangunan manusia naik, karena itu banyak indikator lain perlu diperjuangkan Pak Hanan,” kata Achmad Marzuki, usai melantik Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, A Hanan sebagai Pj Walikota Lhokseumawe, di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat, 22 Desember 2023.

A Hanan ditunjuk Mendagri menggantikan posisi Dr. Imran yang menjabat Pj Walikota Lhokseumawe sebelumnya. Sementara Imran ditugaskan Mendagri ketempat yang baru sebagai Pj Bupati Subang.

Lebih lanjut,bAchmad Marzuki mengatakan, Pj Walikota baru memiliki tugas dan amanah berat dalam melanjutkan pembangunan Kota Lhokseumawe. Menurutnya, selama dipimpin Imran, banyak perubahan dan kemajuan yang dilakukan di daerah dengan julukan Kota Petro Dolar itu.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama Pj Gubernur Achmad Marzuki juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian Imran selama memimpin Kota Lhokseumawe. Ia juga berharap, Imran dapat menjalankan tugas dengan baik di tempat baru sebagai Pj Bupati Subang.

“Terima kasih atas pengabdian Pak Imran, nanti menjabat di Subang mudah-mudahan sukses dan bisa melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia di wilayah Subang,” pungkas Achmad Marzuki. (Red)